Merdeka.com - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy tidak sepakat dengan presiden terpilih Joko Widodo, yang ingin menaikkan harga BBM subsidi. Menaikkan harga BBM subsidi hanya akan menambah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, bakal memperbesar ketimpangan si kaya dan si miskin.

"Kenaikan Rp 1.000 akan sebabkan inflasi 0,55 persen. Itu artinya meningkatkan kemiskinan. Setiap kenaikan Rp 1.500, angka kemiskinan naik 1-2 persen," katanya di Hotel Acacia, Jakarta, Selasa (9/9).

Ichsanuddin memberikan solusi untuk pemerintahan Jokowi, agar tidak menaikkan harga. Pertama adalah memperbaiki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Pemerintahan Jokowi, diminta tidak kesempatan perusahaan melakukan strategi tranfer pricing. Jokowi harus larang manipulasi restitusi pajak. "Dengan begitu penerimaan akan meningkat,"

Saat yang sama, kata dia, adalah meningkatkan PNBP, perbaikan kinerja BUMN."BUMN Jangan dikelola orang orang yang bicara kepentingan kelompok tertentu." Selain langkah tersebut, adalah optimalisasi belanja negara. Selama ini, penyerapan anggaran biasanya hanya menumpuk di akhir tahun. Di awal tahun bahkan hingga semester pertama belanja anggaran kementerian sangat rendah.

"Ada over planning buka peluang dan supaya terlihat belanja akan buat proyek itu kelihatan di situ. Untuk ngapain? Ngapain perjalanan dinas dan buat seminar kalau bisa di ruangan tertentu? Ngapain studi banding kalau cukup internet? Ngapain buat beli mobil mewah buat menteri," katanya.

Belanja pejabat kelas eksekutif, hanya pemborosan. Pejabat sebenarnya cukup menggunakan kelas medium saja. "Saat yang sama geser dari demand site jadi supply site. Gitu loh ngeliatnya. Jadi buat saya, jangan liat solusi jangka pendek naikkan BBM saja."

Solusi lainnya, adalah menaikkan lifting minyak serta menekan industri otomotif. Industri otomotif harus digeser keluar Jawa karena sudah terjadi penumpukan. Produksi otomotif dalam negeri diarahkan untuk ekspor. "Berhenti orientasi ke pasar domestik, anda mesti di luar. Kan bisa katakan seperti itu. Kurangi untuk produksi otomotif untuk pakai dalam negeri," ucapnya.

Cara atau solusi keempat, dengan memaksimalkan konversi BBM ke BBG. Ini bisa dikerjakan jika melihat track record Jokowi ketika masih jadi Gubernur. Jokowi dinilai mampu membuat SPBG. Ini tinggal dikembangkan. "Pada saat yang sama perbaiki lalu lintas, lalu lintasnya membaik. Konversi dilakukan dan transportasi dilakukan."

Kemudian solusi terakhir atau yang kelima adalah ganti semua pembangkit yang menggunakan BBM atau solar. Pembangkit listrik bisa menggunakan gas yang harganya jauh lebih murah. Saat ini pejabat negara masih melakukan pembiaran penggunaan solar. "Pembangkit menggunakan energi primer segera diganti. Kasus Bali atasi. Kasus bali 700 megawatt pakai solar. Itu harus di atasi. Pasok gas dong. Kenapa solar?" katanya.