Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Keuangan) mencatat total utang pemerintah pusat hingga Februari 2020 sebesar Rp4.948,18 triliun. Posisi utang ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2020 sebelumnya yang sebesar Rp4.817,55 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati merincikan, total utang pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman, baik itu pinjaman bilateral, multilateral komersial, sampai pinjaman dalam negeri dengan total Rp786,74 triliun.

Sementara itu, outstanding Surat Berharga Negara mencapai Rp4.151,30 triliun dan dalam bentuk valas sebesar Rp1.119,44 triliun. Meski demikian secara keseluruhan, posisi utang hingga saat ini mencapai 30,82 persen terhadap PDB.

"Secara nominal posisi utang pemerintah masih didominasi oleh porsi SBN domestik sebesar Rp3.031 triliun atau 62,07 persen dari total utang pemerintah," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3).

Masih Aman

Sri Mulyani mengatakan, posisi utang masih terbilang aman. Mengingat berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara telah membatasi defisit APBN sebesar 3 persen dari rasio PDB serta batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB.

Sementara dalam UU APBN yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dengan DPR, telah ditetapkan besarnya estimasi pengadaan pembiayaan dan besaran anggaran untuk melunasi utang negara.

Adanya payung hukum tersebut semakin membuktikan bahwa pengelolaan utang pemerintah senantiasa dilakukan secara hati-hati dalam batas aman.

Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah juga telah melakukan pembiayaan utang Rp115,56 triliun pada Februari 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan utang di awal tahun.

Pemerintah masih mengandalkan sumber pembiayaan utang utamanya melalui penerbitan SBN sebesar Rp113,38 triliun.