Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan membentuk panitia kerja (panja) untuk memuluskan rencana pengambilalihan mayoritas saham PT Inalum dari pemegang saham asal Jepang.

"Komisi VI memutuskan pembentukan panjan untuk pengambilalihan Inalum," kata Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto di Komisi VI DPR RI, Selasa (25/6).

Anggota Komisi VI Fraksi Golkar Chairuman Harahap menambahkan pembentukan panja akan dilakukan sebelum masa reses DPR RI, akhir Juli 2013.

"Panja segera. Ini sudah setuju, kita proses. Mungkin sudah kita bentuk sebelum reses, nanti bekerjanya setelah reses, setelah lebaran," ungkapnya.

Pembentukan panja tersebut ditujukan untuk memuluskan langkah pengambilalihan 58,88 persen saham Inalum milik Jepang.

"Membentuk panja untuk pengembalian Inalum ke Indonesia. Selama 30 tahun mereka mengolah, mereka yang putuskan, mereka mendapatkan keuntungan. Sudah patut menyerahkan sepenuhnya ke Indonesia," ungkap Chairuman.

Investasi awal PT Inalum adalah sebesar 411 miliar yen tahun 1978, dengan komposisi saham saat ini adalah pemerintah RI sebesar 41,12 persen, dan investor Jepang 58,88 persen. Jumlah karyawan 2.000 orang dengan pemasaran sebesar 60 persen ke Jepang dan 40 persen ke pasar dalam negeri.

Kemarin, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah memutuskan Inalum akan diambilalih dengan dana Rp 7 triliun. Dia yakin pembelian perusahaan itu membantu Indonesia mengurangi impor bahan jadi aluminium.

"Kenapa kita perjuangkan (pembelian Inalum) ya tentu saja, industri aluminium itu hilirnya besar sekali impor kita. Contoh untuk rak-rak buku, filing cabinet, rangka kusen, rangka untuk rumah. semua pakai aluminium. Sekarang listrik mulai, rangka transmisi. dan diperkirakan ke depan akan terus meningkat," ujar Hatta.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Proyek Asahan atau PT Inalum akan beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 November 2013. Pengambilalihan itu sesuai dengan ketentuan dalam Master Agreement (MA).

Untuk menguasai PT Inalum, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun. Dana tersebut, kata MS Hidayat merupakan dana yang akan diambil dari APBN-P 2012 dan APBN 2013. "Dana akan digunakan untuk pembelian aset, dana contigency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi," tutur Hidayat.