Merdeka.com - Satu dari lima instruksi penghematan energi yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah larangan bagi mobil dinas dan mobil pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dirjen Migas Evita Legowo mengungkapkan, langkah penghematan mutlak dilakukan. "Mulai besok (Jumat, 1/6) pegawai negeri tidak boleh lagi membeli bensin bersubsidi. Bukan apa-apa, setidaknya ini akan jadi contoh dan kami harap dimengerti semua pihak," ungkap Evita dalam rakernas Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia (APCNGI) di Jakarta, Kamis (31/5).

Evita mengatakan, pegawai-pegawainya di lingkungan Kementerian ESDM sudah menyusun strategi agar tidak terbebani harus menggunakan Pertamax pada kendaraannya. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan mobil. Pegawai di lingkungan ESDM, kata dia, berencana pergi dan pulang bekerja secara bersama-sama.

"Kelihatannya ini melahirkan budaya baru supaya pergi bersama-sama. Jadi uangnya tetap, tetapi bensin yang dibeli tidak lagi bersubsidi," jelasnya.

Kesempatan bertemu dengan asosiasi pengusaha gas juga dimanfaatkan untuk sosialisasi penghematan energi nasional. Evita mengajak semua pihak, termasuk swasta, untuk berhemat.

"Jangan gunakan lagi BBM bersubsidi. Mari kita gunakan gas. Mudah-mudahan penghematan yang direncanakan pemerintah tercapai," jelasnya.