Merdeka.com - Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) non-bank alias money changer, tidak boleh lagi menjalankan bisnis transfer dana, kecuali membentuk badan hukum baru. Aturan tersebut, ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014. Beleid ini menggantikan aturan lama PBI 12/22/PBI/2010.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti memaparkan, pada aturan yang terbit pada 2010, money changer non-perbankan memang diizinkan memberi layanan transfer dana. Tapi keluarnya aturan baru yang berlaku sejak 11 September 2014 ini menghapus kemudahan tersebut.

"Prinsipnya kalau mereka ingin melanjutkan kegiatan transfer dana, mereka harus membuat badan hukum yang terpisah. Artinya kita memberi masa transisi kepada KUPVA sampai 1 Januari 2015, harus memisahkan kegiatan transfer dana dalam PT yang berbeda," ujarnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Selasa (23/9).

Layanan transfer dana money changer terbatas buat mengirim Rupiah ke rekening nasabah yang menukarkan mata uang asingnya. Sementara valas tidak boleh langsung ditransfer dengan alasan apapun, serta harus ditransaksikan berupa uang tunai.

Beleid ini keluar, setelah bank sentral memantau bisnis valas selama empat tahun terakhir. Rupanya, banyak money changer menyalahgunakan relaksasi dana transfer untuk Rupiah. "Waktu dia butuh beli valas, pakai baju transfer dana. Terus waktu jual, pakai baju KUPVA-nya lagi. Mereka tidak melakukan manajemen transparan," ungkapnya.

Catatan BI, ada 916 perusahaan money changer beroperasi di Indonesia. Sementara 10 unit usaha sudah membedakan yang fokus usaha pada transfer dana dan untuk penukaran valas. Kini ada 30 perusahaan lain yang jadi incaran bank sentral agar segera memisahkan unit bisnis valasnya, sebelum tahun baru.

Ida menjelaskan, kebijakan BI ini, sesuai UU Transfer Dana, serta aturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memudahkan pemantauan peredaran uang haram. Kalau Dolar Amerika bebas ditransfer, bisa disalahgunakan untuk pencucian uang kejahatan atau pembiayaan terorisme.

Bank sentral mengaku memberi kemudahan pemisahan badan usaha tersebut. KUPVA non-bank boleh pindah usaha menjadi spesialis dana transfer saja. "Kalau mau tetap dua-duanya berjalan tidak apa-apa. Dia tidak perlu izin baru, dia cukup bikin Perseroan Terbatas terpisah, dan tinggal lapor ke BI," katanya.