Merdeka.com - Pemerintah Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Pertamax pada Sabtu (3/9). Kebijakan penyesuaian BBM ini efektif berlaku mulai pukul 14.30 WIB.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) Pondok Kopi, Jakarta Timur sempat menghentikan layanan pengisian BBM bersubsidi ketika menjelang perubahan harga BBM pukul 14:30 WIB.

Petugas SPBU menerangkan, hal itu dilakukan guna menunggu perubahan harga Pertalite dari semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Sedangkan, Pertamax menjadi Rp14.500 dari Rp12.500 per liter.

"Kita hentikan dulu pelayanan karena nunggu sistem riset harga," kata Amin, petugas SPBU setempat, ditemui Merdeka.co di lokasi pada Sabtu (3/9).

Amin mengatakan, langkah itu diperlukan supaya harga di dispenser SBPI sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Ketika sistem sudah dipulihkan, maka harga BBM akan menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diputuskan pemerintah.

Hal itu membuat antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU tersebut mengular hingga ke Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondok Kopi, Jakarta Timur arah Jakarta. Akibatnya terjadi kemacetan di ruas jalan depan SPBU Pondok Kopi.

Sampai berita ini diturunkan, kemacetan masih terlihat di lokasi.

Jokowi Naikkan Harga BBM: Pilihan Terakhir, Keputusan yang Sulit

Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Sabtu (3/9).

Arifin menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku satu jam sejak diumumkan. Artinya, kenaikan harga mulai berlaku pukul 14.30 WIB. "Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," ujarnya.

Kenaikan harga BBM ini merupakan pilihan terakhir pemerintah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Bagaimana tidak, subsidi energi termasuk subsidi BBM tahun 2022 saja mencapai Rp502 triliun. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani,dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan tol hingga layanan kesehatan berupa rumah sakit (RS) maupun Puskesmas.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502 triliun setara dengan pembangunan 3.501 kilometer ruas tol baru. Dengan rincian biaya Rp142,8 miliar per kilometer.

"Mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera sih menurut saya. Bahkan, lewat," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara jika dipakai untuk pembangunan Infrastruktur kesehatan rumah sakit, lanjut Sri Mulyani, setara dengan 3.333 unit. Rinciannya Rp150 miliar per unit.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, pencabutan subsidi BBM menjadi persoalan dilematis.

"Kalau tidak dicabut subsidi akan membebani APBN, tapi kalau dicabut akan punya dampak ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya," katanya usai membuka Sarasehan PraMuktamar Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/9).