Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK baru saja mengeluarkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Di dalamnya terdapat beberapa kebijakan yang pernah ditempuh pemerintahan SBY-Boediono. Sebut saja soal insentif pajak berupa tax allowance.

Agustus 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelurkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi dari ancaman krisis ekonomi dunia. Paket kebijakan itu keluar setelah Rupiah dan IHSG anjlok. Setidaknya ada empat kebijakan dalam satu paket penyelamatan ekonomi.

Paket kebijakan era SBY-Boediono dikritik lantaran tak menjawab persoalan dan tak berjalan efektif. Apakah hal serupa juga akan menimpa paket kebijakan ala pemerintahan Jokowi-JK? Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil buru-buru menepis itu.

"Jangan Anda singgung yang lalu. Yang penting sekarang," tegas Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/3).

Dia yakin paket kebijakan ini bakal dijalankan. Sofyan berkaca pada kebijakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kebijakan kenaikan harga BBM yang sudah dijalankan sebelumnya. Dua kebijakan itu menggambarkan ketegasan sikap Presiden Joko Widodo. "Jadi saya yakin akan berjalan."

Disinggung soal target peningkatan ekspor dari kebijakan memberikan keringanan pajak pada perusahaan yang orientasi ekspor, mantan Menteri BUMN era SBY ini belum berani menjamin.

"tapi tentu akan menimbulkan respons. Begitu kita kasih insentif, maka dunia usaha akan respons, tentu antara insentif dan respons perlu waktu," kilahnya.