Minta THR Ditunda, Pengusaha Mulai Kesulitan Gaji Karyawan untuk April 2020
Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Surakarta meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah Virus Corona baru atau Covid-19.
"Sekarang pengusaha sudah mulai kesulitan menggaji untuk bulan April. Dampak pandemi ini bersifat masif dalam memberhentikan ekonomi," kata Ketua Apindo Surakarta, Iwan Kurniawan Lukminto dikutip dari Antara Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/4).
Oleh karena itu, dia berharap adanya kebijakan dari pemerintah, bisa berupa penundaan pemberian THR maupun besaran THR yang tidak diberikan secara penuh atau sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Terkait hal itu, Apindo akan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar menerbitkan peraturan khusus untuk menangani krisis ini.
"Saat ini krisis ekonomi telah terjadi. Peran pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia," katanya.
Dia mengatakan perlu adanya ketegasan dari Kementerian Ketenagakerjaan khususnya dalam hal merumahkan karyawan dan pemberian THR sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
"Ada surat edaran dari kementerian tersebut. Klausul terakhir menyampaikan permohonan agar pengusaha bisa mengatur sendiri dengan serikat pekerja, negosiasi sendiri untuk mengatur itu. Itu akan blunder dan terjadi ketidakpastian untuk pengusaha dan pekerjanya sendiri," kata Iwan Kurniawan.
Tutup Operasional
Menurut dia, saat ini sudah banyak pengusaha yang terpaksa menutup operasional sementara waktu. Oleh karena itu, jika tidak ada kebijakan dari pemerintah maka pengusaha akan mengalami kesulitan.
"Termasuk permohonan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga belum mendapat keputusan. Keringanan baru diberikan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk pengusaha skala besar belum ada keputusan resmi," katanya
Salah satu pengurus Apindo Kota Surakarta Sri Saptono Basuki mengatakan saat ini sudah ada sekitar 10 anggota terdampak Covid-19, yaitu mulai merumahkan karyawan mereka.
"Kami berharap dapat terus terjaga ekosistem usaha karena kalau ini terus terjadi maka dampak sosialnya sangat berat," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?
Persiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaPaparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaGaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini
Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya