Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20 triliun untuk tahun anggaran 2021. Namun demikian, anggaran PMN yang disetujui untuk perusahaan pelat merah tersebut hanya Rp5 triliun.

"PMN 2021, usulan awal PLN adalah Rp20 triliun dan mendapatkan alokasi sebesar Rp5 triliun," ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Jakarta, Rabu (9/9).

Zulkifli mengatakan, dana ini rencananya akan digunakan untuk pembiayaan belanja modal pada proyek transmisi dan distribusi termasuk pelaksanaan program listrik desa, pembangkit EBT dan penunjang program listrik desa.

"Alokasi yang sedang dalam penajaman, estimasinya adalah distribusi Rp2 triliun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. Kemudian transmisi Rp2 triliun untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Lalu listrik desa Rp1 triliun untuk Indonesia timur," jelasnya.

Terkait kajian kelayakan proyek dan dampak ekonomi sosial, PMN 2021 ini akan memberikan dampak tidak hanya bagi PLN tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi masyarakat manfaat PMN ini antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi.

"Bagi PLN, manfaat PMN ini antara lain penambahan PMN 2021 akan mengurangi pendanaan yang harus dicari atau gap funding dan secara berkelanjutan memperbaiki gap inquity rasio tahun selanjutnya. Lalu meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PLN untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan ketenagalistrikan," jelasnya.