Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Meski Terbelit Proses PKPU, Pengembang Meikarta Tetap Siapkan Rencana Pembangunan

Meski Terbelit Proses PKPU, Pengembang Meikarta Tetap Siapkan Rencana Pembangunan Meikarta. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyatakan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) telah menyiapkan sejumlah rencana pembangunan proyek Superblok Meikarta, meski saat ini MSU tengah dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Chief Financial Officer (CFO) Lippo Karawaci Tevilyan Yudhistira Rusli mengungkapkan, MSU telah menyiapkan rencana pembangunan Meikarta hingga 2023 mendatang.

"Untuk perkembangan proyek Meikarta terakhir yang di-update oleh manajemen Meikarta yaitu MSU, bahwa planning untuk mengkomplit dari distrik 1 ke distrik 2 proyek Meikarta itu akan terjadi sampai akhir 2022 sampai awal 2023," ujarnya dalam sesi teleconference, Senin (14/12).

Dia menyampaikan, hingga saat ini di distrik 1 Meikarta sudah ada sekitar 24 tower yang melakukan topping off. "Sudah ada 200 unit yang di-handover sampai akhir tahun ini di distrik 1. Semoga akhir 2021 dan awal 2022 kita sudah bisa mulai untuk proyek dari distrik 2," urainya.

Rencana pembangunan ini tetap dipersiapkan meski MSU tengah dalam proses PKPU senilai Rp 7,01 triliun. Seperti diketahui, MSU ditetapkan dalam keadaan PKPU pada sidang perkara yang berlangsung Senin (9/11). Hal itu diputuskan berdasarkan putusan sela dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pekara PKPU MSU tersebut sebelumnya diajukan oleh pihak kreditor, yakni PT Graha Megah Tritunggal (GMT) ke Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat pada Selasa, 6 Oktober 2020. Gugatan yang dilayangkan GMT terdaftar dalam nomor perkara 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemilihan di Makassar Potensi Pemungutan Suara Ulang, Begini Sebabnya

Pemilihan di Makassar Potensi Pemungutan Suara Ulang, Begini Sebabnya

Jika nantinya kajian tersebut dianggap memenuhi syarat pelanggaran Pemilu, maka tidak menutup kemungkinan adanya PSU.

Baca Selengkapnya
KPU Menyiapkan Strategi Untuk Menghadapi Gugatan di MK

KPU Menyiapkan Strategi Untuk Menghadapi Gugatan di MK

Konsolidasi persiapan menghadapi sengketa dilakukan pihak KPU sejak Minggu hingga Selasa (26/3).

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

KPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU RI Luruskan Kabar Komisioner KPU Jayapura Dijemput Paksa dari Hotel Tempat Pleno

KPU RI Luruskan Kabar Komisioner KPU Jayapura Dijemput Paksa dari Hotel Tempat Pleno

Sebab, lambatnya proses perhitungan suara oleh komisioner KPU Jayapura.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Ungkap Tidak Ada Gejolak Massa Jelang KPU Rampungkan Rekapitulasi Pemilu 2024

Menko Polhukam Ungkap Tidak Ada Gejolak Massa Jelang KPU Rampungkan Rekapitulasi Pemilu 2024

KPU paling lambat menyelesaikan rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai.

Baca Selengkapnya
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya