Merdeka.com - Presiden Joko widodo akhirnya mengumumkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga Premium diturunkan dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 6.600 per liter. Sementara untuk solar, dari semula Rp 7.250 per liter diturunkan menjadi Rp 6.400 per liter.

Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 19 Januari 2015. Ini adalah kali kedua pemerintahan Jokowi-JK menurunkan harga BBM. Sebelumnya, pemerintah menurunkan harga premium dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter dan solar dari sebelumnya Rp 7.500 menjadi Rp 7.250 per liter pada 1 Januari 2014.

Mulai Februari 2015, pemerintah akan mengumumkan harga BBM pada pertengahan bulan dan di akhir bulan. "Februari nanti itu akan kenaikan harga dan penurunan harga akan terjadi setiap 2 minggu sekali," jelasnya.

Dia menjelaskan alasan pemerintah mengumumkan harga BBM tiap dua pekan sekali. Semula, rencana penghitungan harga BBM berdasarkan rata-rata harga minyak dunia per tanggal 25 bulan sebelumnya sampai tanggal 24 di bulan berjalan.

Cara itu kemudian diubah dengan perhitungan dari tanggal 25 bulan sebelumnya, hanya sampai tanggal 10 di bulan berjalan. Itu untuk menentukan harga BBM di pertengahan bulan. Sedangkan di akhir bulan, pemerintah bakal kembali mengumumkan harga BBM dengan perhitungan harga minyak dunia per tanggal 16 sampai 28 bulan berjalan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebut dengan dicabutnya subsidi Premium dan subsidi tetap untuk Solar, masyarakat dinilai bisa menghitung sendiri pengeluaran mereka sehingga tidak menimbulkan gejolak pada harga barang yang menyebabkan inflasi bertambah.

Namun, selain dukungan, kebijakan pemerintah ini juga menimbulkan pertentangan dari sejumlah pihak. Siapa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

Pengusaha SPBU

Tiap dua pekan sekali, pemerintah bakal mereview dan menghitung ulang harga BBM disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dunia. Dengan begitu, terbuka kemungkinan tiap dua pekan sekali harga BBM bakal berubah-ubah.Sistem semacam ini dikeluhkan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mereka kerepotan dengan pola atau sistem harga BBM yang diterapkan saat ini."Cukup merepotkan karena kita ubah terus. Secara keuangan, kita harus revisi terus. Dan kalau ada harus stok opname," ujar Ketua II DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) M. Ismet ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (18/1).Dengan begitu, kata dia, pembukuan keuangan setiap SPBU harus diubah dua pekan sekali. Pengusaha SPBU lebih setuju dengan skema harga BBM sebulan sekali."Karena kita harus ubah itu setiap dua minggu sekali, makanya satu bulan sekali masih lebih mending," kata dia.

Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman mengusulkan agar pemerintah memberlakukan perkiraan harga bahan bakar minyak dalam jangka waktu setahun. Menurut dia, naik turunnya harga dalam jangka waktu yang pendek hanya akan membuat iklim usaha meredup."Jangan membiarkannya (harga BBM) fluktuatif per dua pekan sekali, itu akan membingungkan masyarakat, khususnya pengusaha," katanya di Bekasi, Minggu (18/1) seperti dikutip Antara.Dia mencontohkan, pada bidang usaha transportasi, masa pembahasan tarif harus digelar setiap kali harga bahan bakar berubah. Hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan pengusaha angkutan."Sebab menurunkan tarif saat harga bahan bakar turun tidak selamanya dituruti pengusaha," katanya.

Topik pilihan: BBM Subsidi | Subsidi Premium dicabut 

Akademisi

Ketidakstabilan harga BBM dikeluhkan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Timur yang kebanyakan pelaku usaha dan pebisnis. Mereka menyampaikan keluhan ini pada Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau akrab disapa Pakde Karwo."Mereka (ISEI) kesulitan membuat rencana bisnis karena ketidakpastian harga BBM, yang naik, kemudian turun lagi selam dua kali," ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Senin (19/1).Kenaikan harga BBM pada November 2014 lalu berdampak pada komponen distribusi barang atau transportasi di Jawa Timur yang ikut naik 7-10 persen. Masalah besar dari ketidakstabilan harga BBM adalah gejolak harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat."Persoalannya, setiap ada nilai tambah, pasti diikuti kenaikan harga pasar. Tapi ketika turun, justru harga pasar sulit mengikuti karena itu dianggap keuntungan pedagang," paparnya.Dari penuturan ISEI pada Pakde Karwo, persoalan menjadi semakin rumit manakala harga BBM direview tiap dua pekan sekali. "Kalau setiap bulan harga BBM naik turun itu akan membuat sulit industri. Karena itu pemerintah pusat perlu membuat patokan harga batas atas dan batas bawah," ungkapnya.

Topik pilihan: BBM Subsidi | Subsidi Premium dicabut 

Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa penurunan harga minyak, yang juga harus disesuaikan dengan penurunan tarif angkutan umum, kerap membuat pihaknya dipusingkan mengenai pengawasannya di lapangan."Mengenai tarif angkutan, belum dapat laporan saya. Memang repot juga, pemerintah buat kebijakan minyak itu disubsidi 1000 rupiah, kalau 100 rupiah subsidi, naik turun pasti terjadi. Masa tiap dua minggu mesti sesuaikan tarif," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/1).Ahok mengatakan, sebenarnya masalah ini sudah dicarikan solusinya sejak awal, dan sudah ketemu. Namun penerapan di lapangan itu diakuinya memang sangat sulit, karena masih terbentur sejumlah hal dan anggapan masyarakat yang belum bisa sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta."Nah justru dari awal kami tawarkan, semua kami bayar rupiah per kilometer. Minyak ini salah satu komponennya. Jadi kalau mau main-main di DKI, DKI harga tiket busnya gimana? Sama Transjakarta aja orang dibayarnya rupiah per kilometer," kata Ahok.