Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan perlakuan khusus untuk putra-putri Papua, khususnya dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya kebijakannya adalah memberikan 65 persen formasi bagi putra-putri asli Papua yang akan ditempatkan di daerah asalnya, dan 35 persen formasi untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua. Diakuinya, selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua kebanyakan adalah orang-orang pendatang. Papua sendiri menjadi hanya mendapat satu kesempatan kecil karena kesulitan dalam mengerjakan tes seleksi penerimaan CPNS.

"Dengan sistem kuota, kami menawarkan 65 persen formasi yang hanya akan diisi oleh putra-putri Papua, selebihnya yaitu 35 persen berasal dari daerah lain yang melamar di daerah Papua. Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35 persen saja. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya," jelas Yuddy Chrisnandi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/5).

Selain itu, Yuddy juga memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan masukan-masukan berupa harapan, keluhan, dan saran-saran, agar Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menyiapkan suatu formulasi khusus untuk putra-putri Papua. Karena kebijakan khusus untuk Papua akan diselesaikan berdasarkan persoalan masing-masing daerah. Sebagai contoh, lanjutnya, Puncak Wijaya dengan Tolikara memiliki persoalan yang berbeda dalam hal kepegawaian, walaupun masih dalam wilayah Papua. Begitupun dengan Kerom, Nabire, ataupun Jayapura.

"Formasi memang ditujukan bagi putra-putri Papua, jadi kita mengupayakan kebijakan yang berkeadilan dan berkeseimbangan, dengan menekankan SDM yang lebih berkualitas," tegas Yuddy.

Yuddy mendorong agar putra-putri Papua dapat belajar mengoperasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebelum seleksi penerimaan CPNS di Papua. Yuddy juga menginstruksikan kepada BKN untuk banyak-banyak melakukan sosialisasi sistem CAT, serta memperbanyak infrastruktur komputer yang akan digunakan. Bagi daerah yang belum terjangkau, masih dapat dimaklumi dengan penggunaan Lembar Jawab Komputer (LJK).