Menteri Yasonna Sebut Omnibus Law Masuk Pembahasan Usai Reses DPR 18 Desember

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly, menyatakan pihaknya sedang mempercepat proses penggarapan Omnibus Law sektor ekonomi. Yaitu Cipta Lapangan Kerja yang digabungkan dengan Pemberdayaan UMKM dan Fasilitas Perpajakan.

Hal tersebut disampaikannya usai memberikan Keynote Speech dalam Diseminasi Peraturan Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat Untuk Mencegah TPPU dan TPPT di Jakarta, Kamis (5/12).

"Sudah dekat (progress penyelesaiannya), kita tinggal menyempurnakan draft RUUnya bulan ini. Saya dengar DPR reses tanggal 18 (Desember), jadi setelah itu akan masuk masa sidang baru dan akan dibahas," ujar Menteri Yasonna.

Menteri Yasonna menambahkan jika Omnibus Law sebagai bentuk perampingan regulasi ini akan jadi super prioritas Kemenkumham ke depannya. Dirinya juga menyinggung soal banyaknya UU dan regulasi yang dinilai belum tentu efektif.

"Pak Presiden juga bilang jangan banyak-banyak (UU), yang penting kualitas. Nanti (omnibus law) akan kita buat lebih simpel dan sederhana," imbuh Menteri Yasonna.

Omnibus Law Dorong Investasi

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan melebur Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM jadi satu.

Sementara Menteri Yasonna, beberapa waktu lalu menyebut RUU Omnibus Law tentang Perpajakan sebagai upaya mendorong investasi dengan pemberian insentif pajak.

"Kan itu mendorong investasi juga sebetulnya. Insentif, sehingga menciptakan lapangan kerja juga," ujar Menteri Yasonna.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6