Menteri Tito Minta Anggaran Rp147 M untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Merdeka.com - Menteri Tito Minta Tambah Anggaran Rp147 M untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengajukan penambahan anggaran sebanyak Rp147 miliar bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggaran tersebut dibutuhkan karena DKPP saat ini tak lagi di bawah Bawaslu, tetapi berdiri sendiri di bawah Kementerian Dalam Negeri.

"DKPP yang di tahun 2019 akhir, itu sudah dimigrasi dari bawah bawaslu tadinya sekarang pindah ke Kemendagri, organisasinya. Karena tugasnya DKPP itu mengawasi KPU dan awasi Bawaslu, jadi tidak logis kalau organisasinya ada di bawah Bawaslu, di bawah yang diawasi," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1).

Penambahan anggaran untuk DKPP tersebut diperlukan sebab akan banyak pekerjaan yang dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menurutnya, DKPP akan mulai bekerja 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada.

"Kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan Rp157 miliar, Kemenkeu baru siapkan Rp10 miliar, memerlukan tambahan Rp147 miliar, sedangkan ini kan kita mau menghadapi pilkada 70 daerah, yang nanti itu di September, Oktober. Tapi kan 6 bulan sebelumnya DKPP sudah kerja mengawasi KPU Bawaslu, mereka seluruh Indonesia," paparnya.

Dia berharap pencairan anggaran DKPP tersebut bisa dilakukan pada Februari hingga Maret tahun ini. Sehingga organisasi tersebut bisa langsung menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Secepat mungkin kami meminta menteri, secepat mungkin agar dipenuhi kekurangannya. Setelah dipenuhi kita akan serahkan ke DKPP dan silakan mereka kelola anggaran tersebut dan kami akan mengawasi anggaran itu. Tapi tidak ikut campur mengenai pekerjaan independensi," tandasnya.

Kemenperin Juga Minta Tamhahan Anggaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan bahwa Kemenperin berencana menambah anggaran untuk 2020 sebesar Rp1,6 triliun dari pagu anggaran Rp2,9 triliun melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

"Kami minta tambahan supaya program-program prioritas bisa jalan. Kami minta Rp1,6 triliun. Jadi, Rp3,5 triliun," kata Sigit di Jakarta, Senin (13/1).

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pada 2020 pagu anggaran Kemenperin sebesar Rp2,9 triliun, di mana alokasi terbesar akan digunakan untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri hingga Rp1,06 triliun.

Selain itu, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp694,63 miliar serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka (IKMA) sebesar Rp365,77 miliar.

Agus memaparkan, menapaki 2020 yang penuh tantangan dan masih ada ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap pembangunan industri nasional.

Misalnya, langkah-langkah untuk meningkatkan investasi di Indonesia mulai dilakukan dan menjadi salah satu fokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini.

"Kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang sebagai seorang industrialis, sehingga beliau memiliki komitmen dalam mendorong sektor industri dan memahami kebutuhan pelaku industri. Untuk itu, kita perlu optimistis terhadap upaya memacu perekonomian nasional," tuturnya.