Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengakui bawha peluang produk UMKM Indonesia merambah pasar internasional masih bisa terus ditingkatkan. Sebab, selama ini ekspor produk UMKM masih kecil karena minimnya keterkaitan UMKM dengan usaha atau industri besar.

Saat ini, ekspor UMKM baru mencapai 14 persen, dan jika dibandingkan dengan negara tetangga, angka tersebut masih kecil.

"Problemnya, kalau kita lihat ekspor dari banyak negara, UMKM itu rata-rata tidak sendiri, mereka menjadi bagian dari usaha besar. Nah di kita itu masih rendah UMKM yang sudah terhubung dengan industri besar itu, sekitar kurang dari 5 persen. Dan ini menjadi target kita bagaimana menghubungkan antara UMKM apakah ini sebagai pemasok bahan baku, setengah jadi, atau sudah lebih dari itu," beber Teten dalam webinar MarkPlus Government Roundtable Series 5 : UKM Digital - Masa Depan Keberlanjutan Ekspor Indonesia, Senin (29/6).

Selain itu, Teten menyebutkan perlunya membuat trading house yang berfungsi menghubungkan seller dan buyer, sekaligus tempat untuk mengakurasi produk UMKM yang siap ekspor.

"Kita perlu membuat trading house untuk produk-produk UMKM yang diproduksi secara menyebar dari berbagai daerah supaya mereka bisa accessible bagi buyer, baik buyer dalam negeri maupun dari luar. Kami juga membantu kurasi produk-produknya," jelas Teten.

Dari Dalam Negeri

Dari dalam negeri, upaya yang dilakukan Pemerintah yakni mempertahankan bahkan menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga membantu UMKM melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk produk UMKM senilai Rp318 triliun dari total Rp735 triliun.

"Di dalam negeri yang kami efektifkan selian konsumsi masyarakat atau belanja masyarakat, juga belanja Kementerian dan Lembaga. Tahun ini saja ada sekitar Rp318 triliun dari Rp753 triliun belanja Pemerintah K/L untuk produk UMKM," tutur Teten.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan LKPP tengah menyiapkan laman khusus e-katalog produk UMKM untuk memudahkan penjualan, sekaligus tengah dilakukan pelatihan-pelatihan bagi Kementerian dan Lembaga bagaimana implementasi kebijakan ini ke depannya.

Reporter: Pipit Ika

Sumber: Liputan6.com