Merdeka.com - Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto masih mencari upaya untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hingga kini pihaknya masih mencari data yang mendukung. Dia pun mengibaratkan masalah BPJS Kesehatan dengan terapi penyakit.

"Ya belum waktunya (upaya baru). Kalau datanya sudah saya dapat lengkap, ya sama kayak kalau saya mau memberikan terapi ya saya harus diagnosis yang tepat. Kalau ndak tepat saya takut salah kasih solusi," ujar Terawan usai mengikuti rapat kerja dengan DPR di Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Terawan mengatakan, akar permasalahan BPJS Kesehatan harus diteliti satu per satu. Termasuk masalah ketidaktransparanan lembaga jaminan sosial kesehatan tersebut.

"Kita harus singkronisasi semua. Istilahnya kita kalau mau diagnosa detail satu per satu, kalau ada yang kurang kita tanyakan lagi. Kalau saya masih belum lengkap apa jadi penyakitnya ya kita tidak berani kasih solusi," paparnya.

Dia menambahkan, Kementerian Kesehatan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dewan Pengawas, kementerian terkait dan BPJS Kesehatan sendiri.

"Ya tadi hasilnya, ya kami koordinasi lagi lah dari hasil rapat itu kami tindak lanjuti. Kami koordinasi dengan BPJS, DJSN, dewan pengawas dan sebagainya. Ya itu sebagai langkah perjuangan kita," tandasnya.

752.000 Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 752.000 peserta pindah kelas akibat kenaikan iuran yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Peserta tersebut memilih pindah kelas akibat tak sanggup membayar iuran.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan, pindah kelas merupakan kebebasan dan hak setiap peserta. Pemerintah dan BPJS Kesehatan tidak punya wewenang untuk menahan setiap peserta.

"Ya itu kan memang kebebasan ya. Tidak bisa kita mengekang orang melakukan kebebasannya. Paling bisa menyadarkan. Tapi kan yang namanya memaksa kan nggak ada," ujar Terawan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Di tempat yang sama, Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan, penurunan kelas peserta terjadi sejak awal 2020. Kementerian Sosial sebagai pendata peserta telah menerima pengajuan penurunan kelas tersebut.

"Sekitar 752.000an masing-masing dari kelas l dan kelas ll. Per awal Januari 2020. Ketika Kemensos melakukan validasi data. Ada perubahan data ke PBI yang memang dianggap tidak memiliki kemampuan sehingga harus digeser," jelasnya.