Menteri Susi merinding Jokowi haramkan sektor perikanan untuk asing
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku bangga dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan sektor perikanan tangkap tertutup untuk pemodal asing.
"Ini boleh berbangga, bahwa akhirnya Pak Jokowi selain membentuk Satgas 115, tetapi juga memasukkan industri perikanan tangkap dalam daftar negatif investasi yang ditandatangani 18 Mei 2016," kata Susi seperti ditulis Antara, Kamis (2/6).
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden yang menyebutkan investasi asing tidak dapat menguasai perikanan tangkap di Indonesia. Susi mengaku bangga dan menyebut ketetapan itu sebagai pencapaiannya secara pribadi untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dari asing.
Hal tersebut dikarenakan Susi yang mengubah pendapat Presiden Joko Widodo sebelumnya bahwa perikanan tangkap 100 persen bisa dijadikan investasi bagi pemodal asing hingga akhirnya menjadi negatif.
"Merinding saya. Satu-satunya sumber daya alam yang tertutup bagi modal asing, orang asing, dan nelayan asing adalah perikanan tangkap," ujar Susi.
Menurut Susi, kekayaan laut Indonesia hanya boleh dinikmati oleh warga negara Indonesia. Dia pun memutuskan melalui kebijakannya investasi asing di Indonesia hanya diperbolehkan dalam sektor pengolahan ikan, yang mana sumber ikannya dibeli dari nelayan-nelayan lokal.
Dengan berbagai kebijakan pemerintah yang melindungi kekayaan laut Indonesia dari pihak asing diharapkan agar bisa terus dijaga ke depannya.
"Jabatan menteri tidak selamanya, 'it's very political'. Apa yang sudah saya tinggalkan ini saya ingin jadi perhatian ke depannya," ujar dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, bahwa hal itu adalah urusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan bahwa Jepang merupakan mitra strategis bagi Indonesia dan ASEAN
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya