Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, pihaknya menggandeng interpol‎ dalam penyelidikan catatan merah MV Haifa. Informasi yang diterima Susi saat ini, semenjak‎ 1998, ternyata kapal berbobot 4.306 GT tersebut telah empat kali berubah nama dan dua kali berganti bendera selama melakukan penangkapan ikan.

Dia menjelaskan, keterlibatan interpol ini‎ agar dapat kembali menyeret MV Haifa ke Indonesia. Pasalnya, aksi kapal milik Chankid ini telah keluar wilayah teritorial Indonesia. Tanpa bantuan interpol akan sulit melacak kebenaran dari kegiatan operasional mereka.

"Haifa karena mereka sudah keluar dari wilayah teritorial. Tanpa bantuan Interpol susah, dan IUU Fishing itu sudah jadi global crime activity. Bukan crime regional saja, tapi transnational crime. Interpol pun sangat welcome," tegasnya di kantornya, Jakarta, Senin (22/6).

Sementara itu, Ketua Satgas Anti Illegal Fishing Mas Achmad Santosa menjelaskan, dengan bantuan interpol diharapkan pemerintah dapat menemukan informasi baru. Terutama dari negara lain yang telah melakukan proses hukum terhadap MV Haifa, dengan nama ataupun bendera berbeda.

"Harap diketahui Haifa sejak 1998 sudah berubah nama sebanyak empat kali. Mungkin ada info dari negara yang pernah melakukan pro‎ses hukum terhadap Haifa dengan nama berbeda," tutupnya.

Sebelumnya, organisasi konservasi perikanan dunia, Sea Shepherd Global,menyatakan sebagai negara dengan letak perairan strategis, Indonesia menjadi hub dari tindak kejahatan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia dinilai perlu menjadi kerja sama dengan pihak interpol untuk menindaklanjuti kasus seperti ini.

"Indonesia di ASEAN menjadi hub IUU (illegal, unreporterd, unregulated) fishing. Indonesia sudah tidak mau lagi terjadi IUU fishing, makanya butuh kerjasama dengan interpol. Kita harus buka mata terhadap IUU fishing, bukan hanya dari aspek perdagangan tapi kemanusiaan," ungkap Captain Sea Shepherd Global Siddarth Chakrawarty.