Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut praktik perbudakan terhadap anak buah kapal (ABK) sulit terdeteksi. Alasannya itu terjadi di tengah laut, sehingga sulit melakukan pengawasan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ABK asal Indonesia berpotensi besar mengalami perbudakan. Apalagi perbudakan terkadang menjadi satu paket dengan praktik pencurian ikan hingga tindak kriminal lain seperti peredaran narkoba dan minuman keras.

Jumlah ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal asing tidak bisa dipandang sebelah mata. "Kemarin menteri tenaga kerja katakan bahwa ada 210.000 ABK Indonesia di atas kapal-kapal ikan di seluruh dunia. Korea saja bisa pakai 60.000 ABK Indonesia," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Senin (18/5).

Susi menyayangkan, selama ini praktik perbudakan terhadap ABK sudah diketahui namun belum menjadi musuh dunia. Padahal praktik ini juga merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.

"Illegal fishing bukan hanya kejahatan tentang perikanan. Kita tidak bisa kontrol pekerja paksa yang ada di kapal-kapal itu, bendera dan nama bisa ganti kapan saja dan wilayah operasinya juga bisa dimana saja, anywhere," jelas dia.

"Perbudakan di laut itu juga sulit kelihatan tidak seperti di darat. Mereka oper-operan manusia juga bisa di tengah laut," tegasnya.

Untuk menghentikan praktik perbudakan, Susi berjanji menjalin kerja sama dengan kepolisian dunia. Selain itu, pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan negara lain terkait praktik perbudakan.

"Nanti kita kirimkan data ke interpol dan bersama-sama antar negara menyelesaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa duduk bersama. Filipina dan Vietnam juga sudah buka krisis center. (Koordinasi) Yang sulit itu dengan Thailand. Kita akan dalami dengan pemerintahnya dalam 1-2 minggu ke depan. Ini memang hal yang tidak mudah," tutup dia.