Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah mendukung peningkatan kekuatan pertahanan ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar antara lain melalui program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan.

"Pemerintah juga terus memberikan dukungan untuk peningkatan pembangunan Industri Pertahanan dalam negeri," ujarnya melalui tanggapan pemerintah atas pertanyaan fraksi DPR, Jakarta, Kamis (18/6).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, dalam rangka peningkatan pembangunan industri pertahanan, pemerintah mendorong adanya program riset, industri, dan pendidikan pertahanan.

Sementara itu, peningkatan kesejahteraan prajurit juga tetap menjadi fokus perhatian pemerintah. Sejumlah langkah akan ditempuh guna mewujudkan hal tersebut.

"Beberapa upayanya antara lain melalui penyediaan rumah prajurit sebanyak yang dialokasikan melalui program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan daerah terpencil," jelasnya.

Kemenhan Tambah Anggaran untuk Kembangkan Industri Pertahanan

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono menyebut pihaknya akan menambah anggaran untuk industri pertahanan nasional. Diharapkan, tambahan anggaran dapat membuat industri pertahanan nasional dapat berkembang.

"Ya ditambah. Artinya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Yang bisa dilakukan di lokal akan dilakukan," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Dia enggan menyebut berapa jumlah anggaran yang ditambahkan untuk industri pertahanan. Sebab, saat ini masih dalam proses penghitungan.

Namun, dia memastikan akan memberi kesempatan kepada sejumlah industri pertahanan nasional, seperti PT Pindad, PT PAL, serta PT Dirgantara Indonesia. Hal ini juga salah satu cara pihaknya mendorong industri pertahanan nasional.

"Kasih kesempatan semaksimal mungkin. Kasih kesempatan supaya dia jadi lebih cepat maju," tutur Trenggono.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memanfaatkan anggaran belanja di bidang pertahanan untuk memacu industrialisasi di dalam negeri. Jokowi juga mengingatkan Prabowo agar meminimalisir anggaran impor.

"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi harus di anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis, dari hulu sampai ke hilir," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.

Jokowi juga ingin agar belanja pertahanan memenuhi minimum esensial force yang sudah ditargetkan. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta Prabowo melakukan kerja sama dengan BUMN dan swasta untuk memicu ekspor di bidang pertahanan.

"Kerja sama dengan BUMN kerja sama dengan swasta terus dilakukan. Bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu bisa kita ekspor," jelas dia.