Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.

Menteri Sri Mulyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah, masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan 8 mengalami kerugian.

Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu hanya 3 BUMN yang mengalami kerugian sementara 38 BUMN tercatat hasil positif.

Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak 7 perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 perseroan.

"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Menteri Sri Mulyani menyampaikan, kerugian terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu penyebab utama perseroan itu mengalami kerugian.

Kemudian untuk Perum Bulog sendiri, Menteri Sri Mulyani mencatat, terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melakukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.

DPR: BUMN Dikasih PMN Malah Rugi, ini Hanya di Indonesia

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Melchias Marcus Mekeng, merasa terkejut mendengar hal tersebut. Menurutnya, BUMN seharusnya bisa memperbaiki keuangannya setelah disuntikkan dana, bukan malah merugi.

"Diberikan PMN tapi malah rugi? Ini lucu karena dikasih PMN langsung rugi. Ini hanya di Indonesia," kata Melchias di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).

Dia pun menyarankan agar keenam BUMN tersebut dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk diketahui alasan kerugian yang dialaminya. Selain itu, dia juga mengusulkan untuk mengadakan kunjungan ke BUMN yang merugi.

"Mungkin kita minta diaudit saja kenapa jadi rugi. Sehingga bisa diputuskan apakah ini dibubarkan atau di merger," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sri Mulyani mengaku pihaknya telah meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengecek keenam BUMN yang merugi. "Kita sudah meminta kepada Menteri BUMN untuk dilakukan audit kepada 6 BUMN ini," jelasnya.

Sri Mulyani: Uang PMN Bukan Untuk Direksi dan Komisaris Jalan-Jalan

Pemerintah melalui APBN mengucurkan PMN ke perusahaan BUMN yaitu Sarana Multigriya Financial (SMF) agar bisa lebih berkembang membiayai pembangunan perumahan.

"PMN Rp1 triliun ini harap dijaga. Uang ini bukan untuk komisaris dan direksi jalan-jalan," tutur Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3).

"Pemerintah hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan perumahan. Pemerintah punya dua skema lewat APBN, makanya peran swasta sangat penting," tambah Menteri Sri Mulyani.

Ani, sapaan akrab Menteri Sri Mulyani mengakui pemerintah tak mampu memenuhi semua kebutuhan perumahan masyarakat. Backlog perumahan saat ini mencapai 12 juta dan masih terus bertambah 400.000 tiap tahunnya.

"Di 2016 kita juga membangun rumah susun 21.000 unit dan itu bentuk bantuan stimulan rumah swadaya," katanya.

Baca juga:Tak Dapat Dana PMN, Bagaimana Nasib Program Penyambungan Listrik Gratis di 2019?DPR: BUMN dikasih PMN malah rugi, ini hanya di IndonesiaSri Mulyani sebut 6 BUMN malah tambah rugi setelah diberi PMNMenkeu minta restu DPR suntik PMN KAI Rp3,6 T untuk LRT JabodebekDPR setuju beri suntikan modal PT KAI dan PT Djakarta LloydIni penyebab suntikan modal Rp41 T ke 35 BUMN di 2015 tak optimalHarapan Menkeu pada PT Djakarta Lloyd jika ditambah modal Rp379 M