Menteri Sri Mulyani Bantah Perppu Corona Kebal Hukum

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan bukan sebagai peraturan yang kebal hukum. Pernyataan ini, dia sampaikan sekaligus merespon anggapan miring dari sejumlah pihak yang menilai Perppu tersebut kebal hukum.

"Beberapa pihak mengkhawatirkan Perppu ini sebagai peraturan yang kebal hukum. Hal ini tentu saja sangat tidak benar dan sangat disesalkan," kata dia seperti dikutip merdeka.com dari laman instagramnya, Jumat (1/5).

"Ada banyak pihak mempersoalkan Pasal 27 yang dianggap kebal hukum. Sementara pasal ini sama sekali bukan hal baru karena di dalam berbagai produk Undang-Undang (UU), diatur perlindungan hukum serupa, seperti UU Pengampunan Pajak," jelas dia.

Bendahara Negara ini menjelaskan, Perppu ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan memadai, yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di dalam mengatasi situasi kegentingan yang memaksa di tengah wabah corona.

Selain itu Perppu juga dimaksudkan untuk mengantisipasi agar ancaman yang membahayakan perekonomian nasional ini tidak menjalar menjadi krisis keuangan.

Apalagi, data menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi masyarakat, dan dunia usaha. Dalam situasi ini, maka pemerintah segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk penyelamatan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN.

Tanpa Perppu, Pemerintah Tak Bisa Mengambil Langkah Penting Dengan Cepat

Perppu ini kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Presiden untuk mengatur relokasi belanja negara, termasuk transfer daerah, dan batas defisit. "Tanpa Perppu ini, Pemerintah tidak bisa mengambil langkah-langkah extraordinary untuk mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat dengan cepat," jelas dia.

Untuk menjaga itikad baik tersebut, kata dia, maka seluruh pengambilan keputusan pelaksanaan Perppu ini melibatkan semua pihak Pemerintah melalui rapat dengan para menko, sidang kabinet, serta melibatkan Polri dan Kejaksaan.

Pemerintah juga memastikan tidak mengambil keputusan sendiri dan secara intens berkonsultasi dengan DPR dan BPK agar penerapannya dapat dilakukan secara tepat, kehatian-hatian, dan penuh tanggung jawab.