Merdeka.com - Sejumlah direktur utama perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlilit kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru-baru ini, KPK menetapkan direktur utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) Darman Mappangara, sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan apa yang dilakukan bawahannya dalam kasus suap menjadi urusan pribadi. Rini tak ingin kementerian yang dipimpinnya diseret dalam kasus tersebut.

"Harap dilihat itu adalah urusan perorangan," kata Rini di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengatakan dirinya telah menerbitkan aturan sebagai pedoman kerja transparan para direktur utama. Bahkan, kementerian BUMN sudah menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan.

"Masalahnya kita bicara itu adalah perorangan, Anda bisa tahu nggak hati orang?” ucapnya.

"Kita menganalisa seoptimal mungkin, kita melihat kemampuannya, kita melihat jejaknya yang kita anggap bagus. Tapi kita tidak tahu hati seseorang, kita tidak tahu godaan apa yang membuat mereka akhirnya lupa," imbuh dia.

Sebagai informasi, selain direktur utama PT Inti KPK juga meringkus direktur utama BUMN bidang perikanan, Perum Perindo Risyanto Suanda beberapa waktu lalu. Dugaan kasus ini terkait suap kuota impor ikan jenis tertentu.