Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). MoU tersebut mengatur tentang pembagian keikutsertaan pelelangan proyek konstruksi senilai Rp 30 miliar.

Dengan MoU ini, Menteri BUMN Rini Soemarno memerintahkan kepada seluruh perusahaan pelat merah untuk tidak menggarap proyek senilai di bawah Rp 30 miliar.

"Kami menginstruksikan BUMN-BUMN di jasa konstruksi tidak ikut tender proyek Rp 30 miliar ke bawah," ujar Rini di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (9/12).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Rukman mengatakan, nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha, kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi swasta nasional, untuk pelelangan pekerjaan senilai Rp 30 miliar.

"Ini merupakan kesempatan berusaha kepada badan usaha jasa pelaksana konstruksi swasta nasional dalam rangka penguatan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ujar Andi.

Rapimnas yang mengusung tema "Penguatan dan Peningkatan Peran Gapensi pada Era Globalisasi" ini menjadi momentum tepat dimana program unggulan pemerintah adalah memacu infrastruktur.

"Dalam sela acara pembukaan Rapimnas, sesuai dengan Munas di Bali Januari lalu, anggota Gapensi berharap bahwa proyek Rp30 miliar dikerjakan oleh pengusaha swasta nasional, tidak oleh BUMN," tandasnya.