Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, agar BUMN memberikan kesempatan kepada swasta untuk lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur.

"Jadi saya dengan bapak Menteri BUMN Erick Thohir sudah berdiskusi, beliau akan melakukan relaksasi," ujar Basuki di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (6/11).

Menurutnya, sebetulnya upaya agar BUMN memberikan kesempatan swasta terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur merupakan kebijakan yang sudah ada sedari dulu, namun belum sepenuhnya dilaksanakan pada lima tahun kemarin.

"Yang namanya publik direct investment, itu sebetulnya kebijakannya dari dulu cuma belum sepenuhnya dilaksanakan," jelasnya.

Dia menjelaskan, kalau Internal rate of Return dan financial survivalability sebuah proyek bagus maka akan diserahkan proyek itu ke swasta. Namun jika swasta tidak mau dan mampu, maka akan kerjasamakan dengan BUMN. Dan kalau belum mau juga maka akan berstatus penugasan seperti proyek Tol Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya.

"Kalau sudah penugasan, tapi masih tidak mampu juga ditangani BUMN, maka proyek tersebut akan ditangani pemerintah dan didanai APBN. Sebetulnya di proyek jalan nasional, BUMN juga tidak banyak. Kalau di tempat kami di Kementerian PUPR, pengerjaan jalan nasional itu kebanyakan dikerjakan oleh swasta," imbuhnya.

Meski demikian, Basuki mengaku tidak ada arahan mengenai pembagian porsi proyek antara BUMN dan swasta. Dia hanya meminta agar BUMN tidak mendominasi dalam proyek-proyek infrastruktur.

"Tidak ada, itu sebetulnya kebijakan dari Kementerian BUMN. Tapi saya minta BUMN tidak mendominasi," tandasnya.

Arahan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan swasta diberikan ruang lebih banyak dalam mengemban proyek infrastruktur di Indonesia. Dia mengaku, banyak komplain dari perusahaan swasta perihal pengembangan proyek yang sebagian besar dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak yang mengeluh ke saya, kontraktor lokal, provinsi, 'Pak kok semuanya diambil BUMN', ini saya sudah perintahkan, tidak sekali dua kali," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11).

Oleh karenanya, dalam 5 tahun ke depan Jokowi berharap swasta mendapat peran besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Karena ternyata, realisasi pembiayaan swasta terhadap berbagai proyek infrastruktur masih jauh dari target.

Sebut saja, investasi ruas tol yang ditargetkan bisa menyentuh angka Rp500 triliun, dalam 5 tahun terakhir hanya mencapai Rp142 triliun saja, atau 28 persen dari total target.

"Realisasi PPP di PUPR 5 tahun ini masih rendah, di angka 28 persen dari total target," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto.