Merdeka.com - Setelah menteri koordinator perekonomian,  Chairul Tanjung mengancam bakal mempidanakan pihak-pihak yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi di pelabuhan, Kementerian Perhubungan langsung merespon.

Menteri Perhubungan Ervan Ernest Mangindaan angkat bicara soal kewajiban menggunakan Rupiah dalam transaksi di Pelabuhan. Dia menyadari, penggunaan dolar dalam transaksi akan memberatkan pengusaha sekaligus melemahkan Rupiah.

"Kalau mau mengikuti fluktuasi dolar susah pegang kalau pakai rupiah. Rupiah lah jadi panduannya dan sudah ada di Indonesia, kalau pakai asing tergantung fluktuasi. Transaksi Rupiah sudah pasti," ujar Mangindaan di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/7).

Mangindaan mengaku sudah mengeluarkan instruksi untuk container handling charge (CHC) wajib menggunakan rupiah di pelabuhan dalam negeri. Artinya, setiap transaksi di pelabuhan yang berada di wilayah hukum Indonesia wajib menggunakan rupiah. Semisal, jika CHC besarannya Rp 30.000, maka saat nilai dolar naik maka tarif tersebut otomatis tidak berubah.

"Saya sudah instruksikan pakai rupiah di pelabuhan," katanya.

Ketentuan penggunaan Rupiah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Rupiah sebagai mata uang yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di seluruh wilayah NKRI.

Kemudian, sanksi diatur tegas dalam pasal 33 UU No 7 tahun 2011 yang menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran selama berada di Indonesia, kecuali patut diduga uang itu palsu. Penolakan untuk menerima rupiah bisa dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengancam jika otoritas pelabuhan dan pedagang masih menggunakan valas, sanksinya akan langsung dipidana.

"Jelas nanti sanksi pidana dalam UU. Ke depan tidak akan ada peringatan. Sudah capek, (praktik ini) sudah lama. Capek di peringatin sudah lama. Sudah kebanyakan peringatan. Sekarang cuma sosialisasi," ujar Chairul Tanjung, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/7).

Pemerintah berjanji saat masa sosialisasi usai, penegak hukum akan langsung melakukan razia pelanggaran. Masa sosialisasi diberikan waktu selama tiga bulan.