Menteri Pemberdayaan Perempuan pun diminta sosialisasi BBM

Merdeka.com - Setiap Kementerian diwajibkan untuk mensosialisasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa waktu lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengirimkan pesan broadcast ke 240 juta nomor ponsel di seluruh Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rupanya juga diminta melakukan hal yang sama. Bedanya, Kementerian tersebut membagi-bagikan Buku sosialisasi kenaikan BBM dan Kompensasinya kepada para pimpinan pelbagai organisasi perempuan di Tingkat Pusat.

"Tim sosialisasi kenaikan BBM ini menerbitkan buku sosialisasi BBM, dengan judul bersama-sama menyelamatkan uang rakyat," ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar dalam acara sosialisasi kenaikan BBM di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Rabu (19/6).

Dalam buku tersebut, kata dia, pemerintah membeberkan semua alasan kenapa harga BBM dinaikkan dan kompensasi-kompensasi kepada masyarakat miskin akibat adanya kenaikan BBM tersebut.

"Harapan kita dengan pemberdayaan perempuan dan laki-laki tidak bekerja sendiri, Ini dari akademisi dan pejabat-pejabat struktural. Ini sangat penting," pungkas dia.

Harga BBM dipastikan naik setelah APBN-P 2013 disetujui DPR. Premium menjadi Rp 6.500 per liter, sementara solar Rp 5.500 per liter.

Selepas harga premium dan solar subsidi naik, pemerintah segera menyalurkan BLSM. Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin selama lima bulan ke depan.

Pemberian BLSM inilah yang menjadi inti perdebatan politik sejak pekan lalu. Selain partai politik, sebagian elemen pegiat mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat tegas menolak.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat awal bulan ini telah menggandeng PT Pos Indonesia menyebar sebagian dari total 15,5 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Kartu yang sedianya untuk mengambil jatah beras miskin tersebut, sudah dimodifikasi sekaligus menjadi alat memperoleh bantuan Rp 150.000 dan paket lain BLSM. (mdk/ard)