Menteri Halim Nilai Dampak Corona Lebih Dahsyat dari Krisis Moneter 1998
Merdeka.com - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menilai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 lebih parah ketimbang krisis 1998. Sebab, jika di 1998, hanya berdampak pada ekonomi masyarakat. Saat ini, selain ekonomi, masalah sosial dan kesehatan juga ikut terimbas.
"Pandemi Covid-19 dampaknya masif dan sistemitasi kalau dulu kita ngomong 98, resesi 98 dampak cuma ekonomi. Kalau ini masalah sosial, mudik jadi terhambat, pekerja seni tak bisa mengekspresikan karya, terlepas dari masalah kesehatannya," kata pria karib disapa Gus Halim ini dalam sesi Sharing Session bersama Liputan6.com yang disiarkan langsung dikanal Vidio, Sabtu (18/4).
Dia mencontohkan imbas dari sekolah tutup tidak hanya pelajar yang tidak dapat pendidikan seperti biasanya, namun juga pedagang kecil yang biasa berjualan di sekitarnya. Belum lagi soal warung makan di tempat keramaian yang tutup karena tidak ada lagi keramaian di sekitar tempat mereka berjualan.
"Mereka sudah auto lock down kalau bahasa saya, ya karena tidak ada yang beli lagi ya tutup, sepi situasi seperti ini," jelas dia.
3 Fokus Penyaluran Dana Desa Selama Corona
Oleh karenanya, Gus Halim mengungkapkan dana desa yang biasa digunakan untuk pembangunan desa, selama masa pandemi Covid-19 ini mendapat alih fungsi menjadi tiga pembagian. Dia merinci, pembagian pertama adalah untuk pengembangan persiapan sarana dan prasarana umum, seperti ruang isolasi, menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir.
"Tempat itu kan perlu dicat, seperti disiapkan warga desa itu dananya bisa ambil dari dana desa," terang dia.
Pemanfaatan kedua, yaitu padat karya. Masyarakat desa yang menganggur, kelompok miskin, dan marginal, bisa diberdayakan untuk melakukan pekerjaan di desa. Seperti pembagian masker, dengan pembuatan oleh mereka terlebih dahulu. Kemudian nanti mereka diberi upah dari ongkos kerja pembuatan masker tersebut.
Atau cara lain adalah persiapan tempat wisata yang menjadi potensi wisatawan. "Mereka bisa dikumpulkan, dipekerjakan, diupah harian, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," jelas Gus Halim.
Pembagian ketiga adalah Bantuan Langsung Tunai atau BLT menggunakan dana desa. Gus Halim mengamini bahwa ini adalah terobosan baru. Tujuannya adalah memberikan BLT senilai Rp 600 ribu kepada 12 juta keluarga miskin terdampak Covid-19.
"Dengan catatan, BLT Dana Desa ini diberikan kepada warga miskin di desa yang belum sama sekali mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja. Bagi mereka yang sudah mendapat," Gus Halim menandasi.
Reporter: Ditto Radityo
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini
Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaHarga Beras Naik, Mentan: Kita Menunggu Panen Bulan Maret
Akibat kondisi tersebut, awalnya Kementan yang getol menolak untuk impor beras, akhirnya menyetujui. I
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaDebat Perdana Capres, Ganjar Tunjukkan Kelas Pemimpin Berani Ambil Risiko
Ganjar disebut memaparkan permasalahan yang berdampak pada ekonomi rakyat
Baca Selengkapnya