Menteri ESDM teken aturan pembelian BBM subsidi non-tunai

Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)  siap menjalankan mekanisme pembelian BBM subsidi secara non-tunai. Pasalnya, Menteri ESDM Jero Wacik disebut sudah meneken revisi Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM bersubsidi.

"Revisi perman itu soal non-cash. Sudah keluar, tapi belum sampai di saya," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4).

Transaksi pembelian BBM subsidi non-tunai itu meliputi pemakaian kartu debit dan uang elektronik, semisal Flazz BCA atau e-money Bank Mandiri. Kebijakan tersebut tidak bertujuan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

"Kalau dari situ kan bisa ketahuan, segmentasi subsidi sudah tepat sasaran atau enggak," ungkapnya.

Tahun lalu, uji coba pembelian BBM subsidi non-tunai  dilakukan di tiga SPBU Pertamina. Saat itu BPH Migas telah melibatkan Bank Mandiri dan Bank BCA.

Kala itu, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo mengira mekanisme tersebut akan mudah dilakukan di seluruh Indonesia. SPBU tinggal menyediakan EDC atau mesin gesek kartu dari perbankan.

Selain itu, Kementerian ESDM juga akan mengeluarkan kartu khusus bagi pemilik kendaraan.

"Di kartu itu terekam nama, alamat, nomor STNK. Saat gesek kartu, otomatis akan tercatat di bank. Dari situ ketahuan beli di mana saja, satu minggu beli berapa banyak," kata Susilo.