Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan tidak akan membatalkan rencananya membuka kembali keran ekspor benih lobster.

Hal itu disampaikan Menteri Edhy di depan para pemangku kebijakan lingkungan ikan tangkap dalam Pertemuan Regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan NTB.

"Anda bisa tertawa melihat saya, tapi saya tidak akan pernah mundur," kata Menteri Edhy menegaskan, Jakarta, Rabu (18/12).

Pantauan merdeka.com, Menteri Edhy terlihat serius mengatakan dirinya akan memperjuangkan kebijakan ekspor benih lobster. Dia bahkan tidak peduli dengan ragam ekspresi peserta pertemuan tersebut. Baru setelah dia menjelaskan alasan pembukaan keran ekspor, para tamu undangan memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan.

Dalam sambutannya, Menteri Edhy menjelaskan, ekspor benih dilakukan untuk memperjuangkan keberlanjutan nelayan dan alam. Untuk itu, saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap 29 aturan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami sedang mematangkan yang akhir-akhir ini jadi polemik termasuk lobster," singkat Menteri Edhy.

Sikap Presiden Jokowi Soal Ekspor Lobster: Nilai Tambah Harus Ada di Negara Kita

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Indonesia mendapatkan nilai tambah dari ekspor komoditas lobster. Saat ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor benih lobster usai ditutup Susi Pudjiastuti.

Presiden Jokowi meminta para ahli memberikan masukan solusi terhadap masalah lobster saat ini. "Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara aur-auran. Tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah harus ada di negara kita," ujarnya saat ditemui di Kalimantan Timur, Selasa (17/12).

Presiden Jokowi turut menekankan keseimbangan dalam industri lobster. Di mana, aspek lingkungan harus tetap diperhatikan dan tidak melulu soal ekonomi.

"Yang paling penting, menurut saya, negara mendapat manfaat. Nelayan mendapat manfaat. Lingkungan tidak rusak. Nilai tambah ada di dalam negeri baik ekspor dan tidak ekspor. Itu hitungannya dari situ," tuturnya.

"Jangan kita tidak hanya melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonomi juga dilihat. Tapi jangan dilihat nilai ekonominya saja tapi lingkungan tetap harus dipelihara. Keseimbangan itu paling penting," tambahnya.

Presiden pun tidak setuju jika pemerintah membuka keran ekspor lobster secara sporadis. "Bukan hanya bilang jangan (ekspor), tidak. Keseimbangan itu yang harus diperlukan. Jangan juga aur-auran, semuanya diekspor, tidak benar itu," tutupnya.