Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Desa: Prioritas BLT untuk Warga Miskin Bukan Penerima PKH & Kartu Prakerja

Menteri Desa: Prioritas BLT untuk Warga Miskin Bukan Penerima PKH & Kartu Prakerja Kemiskinan kota meleset. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT memprioritaskan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga desa yang bukan penerima program PKH ataupun Kartu Prakerja yang juga bagian dari jaring sosial masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Sesuai arahan presiden Jokowi, BLT di dibayarkan Rp600.000 selama tiga bulan, mulai April 2020.

"Sasarannya yaitu keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan atau belum terdata di program keluarga harapan (PKH) dan kartu Prakerja agar tidak dobel penerimaan jaring pengaman sosial," kata Menteri Desa PDTT, Abdul Halim dalam rapat kerja secara daring bersama Komisi V DPR RI, Selasa (21/4).

Menurut Menteri Abdul, program BLT juga akan menyasar keluarga miskin yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis karena virus corona jenis baru. Sebab mereka berisiko kematian lebih tinggi karena memiliki riwayat penyakit berbahaya dibandingkan orang dengan kondisi normal. Oleh karenanya, aparat desa diharapkan lebih jeli dalam menetapkan calon penerima program BLT.

Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, Abdul juga memberikan lampu hijau bagi tiap desa yang memperuntukkan dana desa untuk program bansos tunai maupun sembako. Dengan syarat, proses pendataan calon penerima berdasarkan data terpadu keluarga sejahtera atau BTKS yang terdapat di Kementerian Sosial.

Bentuk Tim Relawan

Di samping itu, Kemendes membentuk tim relawan yang bertugas mengedukasi masyarakat terkait dengan penularan dan pencegahan virus corona. Tim ini dibentuk berdasarkan koordinasi beberapa lembaga terkait seperti Pemda, BNPB, rumah sakit dan Puskesmas setempat.

"Kami mendorong setiap desa membentuk relawan dengan berbagai kegiatan. Semua program itu senantiasa dikonsultasikan dengan pemerintah," jelas Abdul.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin

Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin

Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil

Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil

Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.

Baca Selengkapnya
Pemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya

Pemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya

Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya