Menteri Basuki Dapat Anggaran Rp98 Triliun untuk 2023, Ini Rincian Penggunaannya

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp98,21 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI membahas Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 di Jakarta, Kamis (9/6).

"Pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 ditetapkan sebesar Rp98,21 triliun," ujar Menteri Basuki.

Basuki merinci, pagu anggaran tersebut akan dialokasikan untuk rencana kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp35,89 triliun.

Di antaranya untuk melanjutkan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 Ha irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi, pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan 3 unit pengendali sedimen/lahar gunung berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.

Kemudian, kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun. Antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.100 meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, serta padat karya.

Selanjutnya di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun. Anggaran ini dipakai untuk pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter/detik, optimalisasi SPAM sebanyak 4.870 SR, SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.600 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK, Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan seluas 30 ha.

Selanjutnya untuk penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seluas 40 Ha, pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2, penataan bangunan dan lingkungan di 15 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekolah/madrasah, pembangunan dan rehabilitasi 12 unit PTN/PTKIN, rehabilitasi dan renovasi 5 unit pasar, dan pembangunan prasarana olahraga.

Bidang Perumahan

Kemudian di bidang perumahan sebesar Rp5,49 triliun antara lain pembangunan 3,244 unit Rusun, 2.484 unit Rusus, 27.825 unit PSU, dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya. Dukungan manajemen di Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen, dan Itjen sebesar Rp1,86 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.

"Kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang. Meskipun anggaran tahun depan mengalami penurunan, kami tetap mempertahankan agar anggaran padat karya tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2022," ujar Menteri Basuki.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, serta menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L RAPBN TA 2023 berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan skala nasional.