Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) tambang mineral dan batubara (minerba). Proses pencabutan mulai dilakukan Senin (10/1).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengakui bahwa jumlah tersebut sangat besar. Menurut perhitungannya, total IUP yang akan dicabut mencapai hampir 40 persen dari seluruh perusahaan sektor tambang yang kini ada.

"Izin usaha pertambangan itu sebesar 5.490. Yang dicabut sekarang 2.078, itu kan berarti hampir 40 persen izin yang tidak bermanfaat," sebut Bahlil dalam sesi konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (7/1).

Selain izin usaha pertambangan, dia juga bakal membongkar izin usaha tidak produktif di sektor lain. Seperti di bidang kehutanan, di mana ada 192 izin usaha di lahan seluas 3.126.439 ha yang terindikasi tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Bahlil mengutarakan, pengusaha yang sudah mendapat izin tersebut justru memanfaatkan lahannya bukan untuk kegiatan usaha yang diajukan. Melainkan untuk kepentingan bisnis di luar wewenangnya.

"Karena kami menemukan di lapangan, hanya pemegang izin konsesi tetapi tidak membangun kebun, tidak membangun industri, tapi areal tersebut dipakai hanya untuk orang sewa jalan. Izinnya dikasih, digadaikan di bank. Uangnya diambil, kerjanya enggak jalan," tuturnya.

Soal perkebunan, bukan hanya izin usahanya saja yang kerap dipermainkan. Jokowi menemukan adanya 34.448 ha hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan, dan akan dilakukan pencabutan.

Dari jumlah tersebut, seluas 25.128 ha lahan jadi milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 ha merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com