Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mencecar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajarannya terkait asal muasal penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak di Indonesia. Sebab, Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara bebas PMK.

Dia menduga penyebaran wabah PMK ini bermula dari masuknya hewan ternak dari India. Untuk itu, dia meminta transparansi terkait penyebab wabah yang kini sedang jadi perhatian tersebut.

"Saya ingin tahu, asalnya dari mana, apakah dari India? Jujur saja, karena masuknya dari Jawa Timur, ada yang bilang dari Gresik, ada yang bilang dari Aceh. Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal muasalnya tidak tahu, atau bisa saja pihak karantina yang lalai bisa saja," kata Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR Ri dengan Mentan, Dirut Bulog dan Dirut PT Berdikari, Senin (23/5).

Menjawab pertanyaan itu, Mentan Syahrul mengaku tengah melakukan pendalaman terkait bagaimana masuknya virus ini ke Indonesia. Namun, dia meyakinkan dengan telah ditemukannya serotipe virus PMK yang menyebar.

"Dari mana asalnya, kami periksa untuk memastikan dari mana, tapi sampai saat ini kita belum bisa pastikan secara pasti seperti apa virus itu masuk," katanya.

Kementan telah menemukan jenis virus dengan kode O/ME-SA/Ind-2001/e. berdasarkan penemuan jenis virus itu, Kementan melalui Pusat Veteriner Farma di Surabaya akan membuat vaksin untuk mengatasi penyebarannya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah mengatakan, virus PMK ini berkembang di Asia Tenggara. Namun dia belum bisa memastikan asal negara penyebab PMK.

Terkait vaksin guna menghalau PMK, Nasrullah mengungkapkan Indonesia pernah melakukan produksi vaksin pada 1990 lalu. Namun diakui saat ini produksi tersebut sudah terhenti.

Meski demikian, untuk mengembangkan virus harus diketahui dulu mengenai tipe-tipe virusnya. Dia pun meminta dukungan Komisi IV DPR RI, salah satunya terkait dana untuk pengembangan vaksin tersebut.

"Jadi kami sedang mengambil serumnya itu untuk dikembangkan jadi vakin, kalau ada dukungan dari DPR tentunya kami butuh supporting untuk meningkatkan kapasitas produksi yang kita akan lakukan," terangnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com