Merdeka.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai kritikan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai kebijakan-kebijakannya, seperti pelibatan TNI dalam mengurus petani dan banyaknya data pertanian yang katanya tidak sesuai fakta di lapangan, merupakan sebuah nasehat.

"Itu bukan kritikan tapi nasehat. Pak Wapres orang tua kita yang beri nasehat bagaimana agar kita gunakan teknologi. Lalu soal hubungannya dengan TNI, jangan lihat TNI-nya tapi lihat hasilnya. Cetak sawah kini naik 500 persen, yang tadinya 24 ribu hektar naik menjadi 130 ribu -140 ribu hektare," kata Amran Sulaiman di pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Jumat, (9/3).

Dia menambahkan, data-data pertanian itu segera diperbaiki dan diserahkan urusannya ke Badan Pusat Statistik (BPS). Poin-poin yang akan diperbaiki adalah data-data yang kerap diperdebatkan seperti soal hama, banjir dan kekeringan.

"Data kita serahkan ke BPS, satu pintu," imbuhnya.

Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan, baginya TNI terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan itu karena ada kerja sama antara Panglima TNI dan Menteri Pertanian. Jika nanti ke depan ada perubahan soal kerja sama itu, pihaknya ikut saja perintah dan melaksanakannya.

Mengenai kerja sama tersebut, sebenarnya bukan sekadar swasembada pangannya saja melainkan ada unsur kemanunggalan dengan rakyat jadi kerjasama tersebut adalah sarana untuk berkomunikasi dengan rakyat.

"Kita punya banyak metode dalam pembinaan teritorial. Salah satunya adalah komunikasi sosial yakni bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Selama ini ada banyak kegiatan tapi dengan kerja sama dengan Mentan, makin banyaklah peluang untuk bertemu masyarakat," kata Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Selain itu, efek secara langsung bagi tugas pokok TNI adalah TNI mampu menyerap sebanyak mungkin aspirasi masyarakat dan ikut menyejahterakan. "Kalau masyarakat sejahtera berarti pembinaan teritorial sudah berhasil," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik adanya perbedaan data pertanian yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian serius, lantaran data yang kurang tepat akan berdampak pada efektivitas kebijakan.

"Karena memang tentu kita juga harus memperbaiki data-data kita. Hampir semua data pertanian, katakanlah sekarang tidak sesuai lapangan," kata Wapres JK saat membuka acara Jakarta Food Security Summit, Jakarta, Kamis (8/3).

Wapres JK juga mengingatkan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar lebih teliti dalam menghitung produksi. "Karena itulah tugas menteri pertanian lebih besar dari sekarang, walaupun statistik mengatakan tinggi tapi tentu konsumsi tidak seperti itu," kata Wapres JK.