Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku terus menggodok aturan baru tentang mobil murah. Salah satunya terkait lubang pengisian bahan bakar mobil murah yang akan dibuat lebih kecil atau berbentuk segitiga.

Hidayat juga mengaku telah bekerja sama dengan Pertamina agar selang pengisian bahan bakar mobil murah hanya cocok untuk pertamax.

"Sekarang masih proses dan Pertamina minta waktu. Begitu siap kita keluarkan aturannya," ucap Hidayat di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (6/5).

Aturan ini direncanakan akan keluar dalam waktu sebulan ke depan. Setelah aturan keluar, Hidayat akan memberi tenggat waktu bagi produsen untuk menyesuaikan produksi mereka.

"Dengan asosiasi kita rumuskan. Realisasi secepatnya sebulan lah kira kira aturan selesai. Nanti kita berikan aturan ke produsen," tegasnya.

Dia menuturkan, aturan ini dibuat agar mobil murah atau LCGC tidak lagi mengonsumsi BBM bersubsidi. Sejauh ini pemerintah tidak bisa memberi sanksi dan hanya bisa memaksa agar mobil murah mengisi pertamax.

"Kewenangan kita hanya membuat aturan memaksa konsumen menggunakan non subsidi dengan cara perubahan nosel. Mungkin sebulan lagi aturannya," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku gerah karena mobil murah yang merupakan programnya selalu dituding jadi kambing hitam menghabiskan BBM subsidi. Hidayat berencana mengambil langkah besar dengan mengubah colokan bensin di mobil murah menjadi bentuk segitiga.

Hidayat memastikan lubang mobil murah akan berbentuk segitiga dan lebih kecil dari lubang premium. Perubahan itu akan disertai perubahan bentuk nozzle (pipa pengisian) BBM non-subsidi (kelas pertamax) yang juga diubah menjadi lebih kecil.

"Mungkin lubang BBM mobil LCGC dan nozzlenya nanti bentuknya segitiga," kata Hidayat ketika ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Menperin, rencana perubahan lubang pengisian BBM pada mobil murah ini juga sudah disampaikannya kepada PT Astra International Tbk selaku produsen besar mobil di Indonesia, serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)

Rencana perubahan lubang BBM dan nozzle itu harus diikuti payung hukum jelas. Menperin mengusulkan aturan itu bisa saja hanya mengkhususkan BBM bersubsidi untuk kendaraan bermotor dan kendaraan pelat kuning (angkutan umum) saja.

"Kalau atas nama pribadi, sebenarnya saya usul kalau pemerintah berani di akhir pemerintahan ini BBM subsidi ditiadakan saja. Tapi itu butuh konsekuensi politis juga," tutupnya