Menperin: Pembatasan lahan hambat daya saing industri nasional

Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan, pembatasan lahan kawasan industri yang diusulkan maksimal hanya seluas 200 hektar akan menyulitkan investor. Pembatasan lahan industri ini dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan yang masih digodok pemerintah bersama Komisi II DPR RI.

Menurut Hidayat, pembatasan lahan industri juga bertentangan dengan UU Perindustrian yang baru disahkan. Industri membutuhkan lahan luas untuk bersaing jelang pasar bebas ASEAN.

"Saya masih membutuhkan 3.000 hektar dalam waktu dekat karena investor Jepang dan Taiwan masuk. Saya arahkan keluar Jawa tapi belum tersedia karena infrastruktur belum memadai," ucap Hidayat di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (6/5).

Pembatasan lahan diyakini bakal menekan daya saing industri nasional. Kawasan industri membutuhkan lahan yang luas. Hidayat menyebutkan, satu pabrik otomotif saja membutuhkan lahan 100 hektar. Jadi tidak mungkin lahan industri satu kawasan dibatasi 200 hektar.

"Jika itu terjadi menyediakan kawasan industri terhambat. Dampak berikutnya industri tidak optimal. Padahal industri dominan peningkatan dalam struktur ekonomi nasional," tegasnya.

Meski demikian, Hidayat mengakui lahan untuk kawasan industri memang harus dibatasi. Namun pembatasan ini melihat kondisi daerah masing masing. "Industri memang secara prinsip harus dibatasi agar tidak menimbulkan monopoli dan pelanggaran HAM," tutupnya.