Follow
Menperin: Biaya Sertifikasi TKDN untuk UMKM Ditanggung Pemerintah
Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah menganggarkan dana untuk program sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga biaya sertifikasi TKDN IKM ditanggung pemerintah.
"Biaya sertifikasi TKDN yang kami fokuskan untuk IKM semua ditanggung pemerintah," kata Agus dalam Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #FestivalJoglosemar: Artisan of Java, Yogyakarta, Kamis, (20/5).
Pemerintah juga akan banyak membuat pameran yang bisa memasarkan produk-produk dalam negeri. Termasuk juga dengan melakukan pendampingan, pemasaran online hingga menciptakan akses global.
"Selain itu Pemerintah juga akan melakukan pendampingan, pemasaran online dan penciptaan akses global," kata dia.
Dalam rangka pemberdayaan IKM, Kementerian Perindustrian telah memberikan sejumlah pendampingan lewat e-bisnis. Seperti e-smart IKM, program smart IKM dan memberikan pelatihan kepada 14 ribu peserta.
Adapun manfaat smart IKM antara lain untuk melakukan workshop toko online dan manajemen bisnis, katalog e-smart IKM. Termasuk akses program kementerian.
"Akses program Kementerian Perindustrian seperti restrukturisasi mesin peralatan, klinik HKI, klinik kemasan, sertifikasi TKDN," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal
Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Pedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis
Edy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.
Baca Selengkapnya
Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya
Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dorong UMKM Tembus Pasar Global, Ini Bakal Dilakukan Kementerian BUMN di 2024
Pemerintah juga mengingatkan soal sertifikasi yang diperlukan sehingga produk bisa dipercaya dan memenuhi syarat masuk ke negara tujuan ekspor.
Baca Selengkapnya
26 UMKM Binaan BUMN Semen Pamer Produk di Perayaan Natal BUMN, Ini Daftarnya
Erick Thohir menyebut, pelaku UMKM di Indonesia sangat membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnya
Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.
Baca Selengkapnya
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca Selengkapnya
Kisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca Selengkapnya