Menperin anggap wajar Freeport tunggak dividen ke Indonesia

Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat ikut komentar mengenai kelakuan Freeport yang tak menyetor dividen selama dua tahun terakhir. Menurutnya, tindakan perusahaan tambang Amerika Serikat itu wajar saja. Sudah biasa bila sebuah perusahaan terbuka, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan tidak membagi dividen.

"Kalau dividen belum dibayar mungkin karena perjanjiannya. Kalau dividen itu dibayar atau tidak, atau ditunda itu tergantung RUPS-nya mereka," ucap Hidayat di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (15/4).

Penyetoran sebagian hasil laba perusahaan menurut Hidayat berbeda dengan royalti. Jika royalti harus dibayarkan setiap tahun, penyetoran dividen tergantung keputusan pemegang saham bersama.

"Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan," tegasnya.

Pembayaran dividen perusahaan juga tergantung untung atau ruginya perusahaan. "Royalti tidak tergantung untung rugi perusahaan. Itu harus dicairkan. Tapi kalau dividen, tergantung untung rugi perusahaan dan keputusan RUPS dibagikan tahun ini atau tidak. Itu kelaziman suatu perusahaan," kata Hidayat.

Pada APBN tahun ini, Kementerian BUMN awalnya mematok setoran Rp 40 triliun berasal dari dividen buku 2013 perusahaan pelat merah, maupun unit usaha yang sahamnya dimiliki pemerintah. Kenyataannya, yang bisa disetor hanya sekitar Rp 37,5-38,5 triliun. Salah satu penyebabnya,  Freeport menunggak pembayaran bagi hasil laba sebesar Rp 1,5 triliun.