Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan dua stimulus khusus sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM di tengah wabah virus corona.

"Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM," ujar Teten, Kamis (26/3).

Dia menambahkan, stimulus yang kedua diberikan dalam bentuk bantuan tunai, untuk sektor mikro. "Ini nanti cash, langsung di transfer. Kira-kira modelnya (seperti) perluasan dari jaminan sosial yang sekarang ada," imbuhnya.

Stimulus bantuan tunai dicontohkan berupa dana Rp3 juta untuk usaha mikro/ultra mikro yang sudah terdampak Covid-19 dari data yang diusulkan dinas di daerah.

Kemudian juga bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro, skema bantuan Rp4 juta bekerja sama dengan BUMN pangan seperti Bulog, serta dalam bentuk subsidi biaya pengantaran usaha mikro yang belum masuk ke platform digital.

Bantuan Pemerintah

Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp5 juta kepada setiap pekerja formal, informal hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama berperang melawan wabah virus corona (Covid-19). Hal ini juga untuk mengurangi tindak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga kelangsungan usaha dari sisi perusahaan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, khusus untuk pekerja di sektor formal, pemberian itu akan dilakukan dengan menggunakan skema BP Jamsostek.

"Jadi kita perbesar dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bantuan social, yang besarnya kira-kira masing-masing kita berikan Rp1 juta plus insentif Rp1 juta per bulan selama 4 bulan. Sehingga kurang lebih sekitar Rp5 juta," terang dia dalam sesi teleconference bersama BNPB, Kamis (26/3).

Sementara untuk pekerja informal dan pelaku UMKM, ia menyatakan, bantuan sosial akan disalurkan ke dalam konteks social safety net melalui program Kartu Prakerja.

"Jadi bapak Presiden (Jokowi) sudah member arahan, program Kartu Prakerja yang sudah didesain sebenarnya untuk peningkatan kompetensi melalui vokasi, kita geser menjadi bagian dari program social safety net," tuturnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com