Menkop Teten Akui Jokowi Marah Karena Program PEN Berjalan Lambat

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengakui beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meradang akibat implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lambat. Sementara masyarakat sudah menderita karena terdampak Pandemi Covid-19.

"Jadi Presiden kemarin memang agak gusar dan marah karena implementasinya lambat sementara masyarakat dan UMKM sudah ngos-ngosan," kata Teten dalam video konferensi, Jakarta, Senin (29/6).

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi menilai program PEN terlambat dirasakan masyarakat. Padahal masyarakat sudah banyak yang kehilangan pendapatan dan penghasilan. Terlebih UMKM yang paling terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, salah satu kekesalan Jokowi lantaran Program Pemulihan Ekonomi (PEN) terhambat aturan teknis.

"Wajar saya kira Presiden ngambek, karena pelaksanaan PEN terhambat aturan pelaksanaan teknis," imbuhnya.

Teten menjelaskan program PEN sebenarnya restrukturisasi kredit atau pinjaman untuk perbankan, koperasi dan UMKM. Program keringanan kredit bagi yang tidak sanggup membayar cicilan selama 6 bulan.

"Program PEN itu kan restrukturisasi kredit atau pinjaman buat perbankan, koperasi dan UMKM yang mereka enggak sanggup bayar cicilan selama 6 bulan yang dibayarkan oleh pemerintah," kata Teten.

Program ini bisa diakses melalui bank, BPR, BPR Syariah atau koperasi. Hanya saja program restrukturisasi atau keringanan kredit ini bukan diterapkan secara otomatis. Sebaliknya, pemilik kredit (debitur) harus mengajukan kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

"Jadi ini dilakukan ke bank, BPR syariah atau koperasi," kata dia.

Dia menegaskan, dalam program ini bukan pemerintah yang membayarkan utang masyarakat. Pemerintah hanya membayarkan bunga dari pinjaman masyarakat.

Teten juga mengingatkan agar pihak perbankan segera melakukan reimburse (penagihan) atas restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah. "Pihak bank segera melakukan klaim pembayaran bunganya, jadi kami bayar ke BP atau bank," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan kinerja para menterinya yang biasa saja di tengah pandemi Covid-19. Jokowi tidak menutup kemungkinan untuk mereshuffle para pembantunya atau membubarkan lembaga yang kerjanya tidak optimal.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,"kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6).