Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan akan menghentikan impor pesawat Boeing 737 MAX 8 jika terbukti memiliki kesalahan teknis. Seperti diketahui saat ini Lion Air dan sedang dalam proses pemesanan pesawat jenis tersebut.

"Ya anything could happen. Macam apa saja. Kita kan harus lihat safety-nya nomor satu, jadi safety jadi prioritas. Kalau pesawatnya memang cacat ya masa misalnya saya tetap beli dari kamu tapi nanti barang jatuh pas bawa rakyat saya," kata dia saat ditemui di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa (12/3).

Dia melanjutkan, pembahasan lebih lanjut terkait larangan penggunaan pesawat Boeing 737 Max 8 di Indonesia masih akan terus dilakukan. Menurut jadwal hari ini Menko Luhut seharusnya menggelar rapat bersama Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana. Namun agenda tersebut batal.

"Boeing tadi ya saya pikir sudah disampaikan temporary bahwa di grounded (dilarang terbang sementara), besok kami bicarakan itu lagi. Tadi kami tidak sempat bicara. Sementara sudah kami grounded dulu dan besok kita bicara dengan institusi terkait, dengan pak Budi (Menhub) kami sudah bicara," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini larangan baru diterapkan untuk satu minggu ke depan. Namun hal tersebut dapat berubah tergantung temuan hasil inspeksi.

Dia juga menyebutkan pemerintah menjalin komunikasi dengan negara lain mengenai pengecekan kondisi pesawat jenis tersebut. "Kalau ternyata negara lain menemukan sesuatu saya kira kita gamau ambil risiko pesawat kita crush lagi gara-gara masalah design atau apa. Kita juga komunikasi dengan Boeing juga dengan Federal Aviation Administration (FAA)," jelasnya.

Luhut menyebut, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah tegas seperti Singapura yang melarang total seluruh Varian Boeing 737 Max. Kendati demikian dia menegaskan hal tersebut tidak mungkin diterapkan dalam waktu dekat karena harus diambil berdasarkan hasil inspeksi yang saat ini tengah berlangsung.

"Saya pikir tidak dilakukan dalam waktu dekat . Evaluasi yang cermat lah, tidak boleh buru-buru. Menyangkut banyak pihak," tandas Luhut.