Merdeka.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah mencari pendanaan 28 proyek dari Belt and Road Initiative (BRI) atau Program Jalur Sutra. Ke 28 proyek tersebut senilai USD 91,1 miliar atau setara Rp 1.295,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan proyek tersebut tidak akan merusak lingkungan. Dia menyebutkan, salah satu dari 5 syarat yang diajukan adalah proyek harus ramah lingkungan dan hal tersebut bahkan diikuti oleh negara lain yang tergabung dalam One Belt One Road (OBOR).

"Berkali-kali saya sampaikan 5 kriteria yang saya sampaikan menjadi pegangan, malah diikuti oleh negara-negara OBOR," kata dia di kantornya, Selasa (8/5).

Dia menjelaskan, pihaknya terbuka pada kritik, namun diharapkan kritik tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu. "Tadi harus ramah lingkungan teknologinya, ada Walhi katanya kita tidak memperhatikan (lingkungan), sama sekali tidak betul. Jadi kalau mau kritik tanya dulu lah, kita juga gak tertutup sama kritikan," ujarnya.

Selain itu, dia juga menegaskan proyek tersebut tidak akan merugikan Indonesia dengan jerat utang, sebab model bisnis yang terapkan adalah Business to Business (B to B) bukan Governance to Governance (G to G).

"Kita sampai hari ini tidak ada melakukan G to G, saya tahu karena saya ketuanya menyangkut investasi dari Tiongkok. Jadi kalau ada ketakutan isu menjual segala macam, itu tidak terjadi," ujarnya.

Dia menjelaskan, setiap proyek juga dikaji terlebih dahulu oleh banyak pihak terkait termasuk Bappenas dan beberapa konsultan asing, "Sehingga bagus supaya jangan sampai terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam kerja sama tersebut. Salah satunya adalah mengenai isu perubahan iklim dan lingkungan.

Manager Kampanye Walhi, Yuyun Harmono mengungkapkan, di dalam salah satu persyaratan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia adalah China harus membiayai proyek yang ramah lingkungan. Namun pada kenyataannya, dari 28 proyek yang ditawarkan tersebut terdapat beberapa proyek energi kotor batu bara yang tentu saja tidak termasuk kategori ramah lingkungan.

"Tapi faktanya justru proyek-proyek yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia itu masih ada proyek-proyek tambang dan PLTU Batubara. Jadi bagaimana kita ngasih syarat ke investor China syaratnya adalah harus ramah lingkungan tapi kita justru mengusulkan proyek-proyek yang tidak ramah lingkungan," kata dia di kantornya, Senin (29/4).

Dia melanjutkan, hal ini menunjukkan pemerintah tidak betul-betul berkomitmen dalam mendukung upaya penurunan emisi di dunia.

"Ini makanya kita sebut sebagai langkah hipokrit karena kita juga menunjukkan bawha kita tidak benar-benar melakukan penurunan emisi. Sekarang kita masih menggantungkan energi kita pada batu bara," ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan China menjadi negara penyokong terbesar proyek-proyek energi kotor batubara di seluruh dunia baik tambang maupun PLTU.

"Tentu ini bertolak belakang dengan komitmen presiden China sendiri untuk terlibat aktif dengan kesepakatan Paris yang mengharuskan semua negara untuk mengurangi emisi supaya kita di seluruh dinia ini tidak lagi kemudian mengalami dampak buruk dari perubahan iklim itu," ujarnya.

Pada tahun 2017, tiga bank Cina antara lain, China Contruction Bank, ICBC dan Bank of China (BoC) termasuk dalam 10 Bank di dunia yang paling buruk karena membiayai energi fosil. Total pembiayaan tambang batu bara pada tahun 2015-2017 masing-masing adalah China Contruction Bank: USD 12.608 Juta, ICBC: USD 9.464 Juta, BoC: USD 8.215 Juta. Sedangkan total Pembiayaan PLTU Batubara masing-masing bank adalah ICBC: USD 13.463 Juta, China Contruction Bank: USD 13.264 Juta, BoC: USD 9.064 Juta.

Selain itu dari 28 Proyek yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk didanai dalam kerangka Belt and Road Inititive juga masih terdapat proyek-proyek listrik energi kotor batubara antara lain: PLTU batubara berkapasitas 1.000 Mw Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkupadi di Kalimantan Utara. PLTU batubara berkapasitas 2x350 Mw di Celukan Bawang, Bali. PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 berkapasitas 2x100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2x100 Mw, Kalimantan Tengah.

"Pembiayaan energi kotor batubara masih berjalan dengan melakukan MoU untuk 3 PLTU Batubara. MoU dengan Toba Bara dengan Menko Luhut sebagai salah satu pemiliknya menimbulkan konflik kepentingan. Dua PLTU tersebut juga sudah dibiayai oleh Bank Mandiri dan PT SMI, dan projectnya sudah berjalan. Satu PLTU lagi tidak jelas lokasinya dimana dan siapa pembangunnya."

Beberapa project yang MoU nya ditandatangani sudah berkali-kali melakukan tanda tangan, tidak ada kejelasan saat ini tanda tangan lagi atau lanjutan dari tanda tangan kerjasama sebelumnya. Pembangunan KIPI Tanah Kuning dengan plta besar dan smelter menunjukkan bahwa paradigma pembangunannya masih mengandalkan industri ekstraktif dan ekspor bahan mentah. "Di tengah jatuhnya harga komoditas pembangunan smelter aluminium dibeberapa tempat sekaligus malah akan makin merusak lingkungan secara luas dan menjatuhkan harga," tutupnya.