Menko Luhut Akui Masih Banyak Pejabat Enggan Beli Produk Dalam Negeri
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih banyak pejabat negara yang enggan menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendukung pelaku UMKM.
"Tapi masih banyak pejabat-pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada, harus menggunakan produk-produk dalam negeri," ungkap Luhut dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) Sesi I bertema Eksotisme Lombok secara virtual, Jakarta, Rabu (3/3).
Padahal sejak tahun lalu, pemerintah telah meminta para pejabat publik untuk membeli produk buatan dalam negeri. Apalagi produk UMKM sudah banyak yang sudah masuk dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP).
"Sepanjang itu dibuat di dalam negeri dan itu sudah masuk dalam program LKPP)," kata Luhut.
Luhut melanjutkan, Indonesia merupakan negara yang kaya dan hebat. Bahkan belanja barang dan belanja modal mencapai Rp1.200 triliun. "Kita terkadang tidak melihat Indonesia itu sangat kaya, sangat hebat. Kita memiliki belanja barang, belanja modal mungkin lebih dari Rp1.200 triliun," kata dia.
Kata Luhut, bila setengah dari anggaran tersebut digunakan untuk membeli produk dari UMKM, maka akan tercipta jutaan lapangan pekerjaan.
"Kalau angka ini setengahnya saja kita belikan produk-produk dalam negeri, itu sudah membuat jutaan lapangan kerja dan kehebatan kita," kata Luhut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaLewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya
Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda
Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaUsai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMenko PMK: Pemudik Tanpa Tiket Dilarang Masuk Pelabuhan
Penumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.
Baca SelengkapnyaMengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKisah Nasabah PNM Mekaar, Ambil Kredit Rp5 Juta Kini Bisa Ekspor Produk Hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca Selengkapnya