Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK masih menggodok formula pengupahan atau sistem upah buruh yang baru. Formula baru dibutuhkan agar pengusaha dan pekerja (buruh) tidak selalu bertentangan dalam meminta kenaikan upah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, formula pengupahan yang baru nantinya akan mempertimbangkan dua komponen utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun, Darmin enggan memaparkan lebih lanjut.

"Pertumbuhan ekonomi sama inflasi. Saya jangan jelasin lagi lebih jauh. Kayanya kita lebih banyak tenaga kerja saja," ujar Darmin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Darmin enggan bicara panjang mengenai formula pengupahan. Dia justru menjelaskan mengenai beberapa hal terkait paket kebijakan yang perlu dirinci agar lebih jelas, salah satunya terkait dengan objek penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Mungkin ada rincian peraturan dari KUR, ada perluasan waktu itu sudah diumumkan. Nah aturannya sudah selesai. Jadi kita mau jelaskan persisnya apa tambahan," ucap Darmin.

Sementara itu, berkaitan dengan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, Darmin enggan berkomentar lebih jauh.

"Tax amnesty nanti saja kita bicarakan panjang sekali. Gak bisa saya jawab dalam 2 kalimat," tutup Darmin.