Menko Airlangga: Swasta Harus Bantu Pemerintah Tutup Peluang Korupsi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa sektor swasta harus mengambil peran membantu pemerintah dengan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.
"Terkait hubungan dengan pemerintah, perusahaan juga harus mengambil peran membantu pemerintah dengan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi," kata Airlangga saat menjadi keynote speaker di Webinar berjudul 'Managing The Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector' dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (31/8).
Menurut Airlangga, ekosistem bisnis dalam masa pandemi Covid-19 saat ini menunjukkan ciri-ciri berupa iklim finansial yang bergejolak, terjadinya pengalihan fokus perusahaan ke mitigasi risiko kesehatan dan penanganan Covid-19, serta meningkatnya ancaman keamanan siber. Hal ini menjadikan risiko penyuapan dan korupsi tetap harus diwaspadai.
"Penting bagi perusahaan untuk menilai kembali risiko penyuapan dan korupsi serta mitigasinya," kata Airlangga.
Transparency International pada tahun 2020 merilis beberapa poin yang bisa diikuti oleh perusahaan untuk menjaga integritas di dalam perusahaan. Hal pertama yakni memastikan bahwa perusahaan telah memiliki kerangka asesmen risiko yang baik dan secara aktif diterapkan dalam menilai risiko korupsi yang muncul karena perubahan pola operasi era pandemi.
Kedua, pentingnya keterlibatan langsung top management. Adanya berbagai pembatasan yang diterapkan atas aktivitas perusahaan dalam rangka mengurangi laju penularan virus juga menjadi peluang bagi perusahaan untuk mereview kebijakan dan prosedur pengendalian internal perusahaan.
Upaya Pemerintah
Menko Airlangga juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi di masa pandemi. Menurutnya, dari sisi pemerintah, dalam upaya pengendalian pandemi, pemerintah sejak tahun lalu telah bergerak cepat dengan menerbitkan Perpu 1/2020 sebagai kebijakan yang extraordinary di bidang keuangan negara dan perekonomian, agar dalam penanganan krisis pandemi Covid-19 pemerintah bisa bekerja sama secara cepat.
Kegiatan pemulihan ekonomi tersebut yang dilakukan juga melibatkan berbagai aparat pemeriksa baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, kepatutan, serta tepat sasaran yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Airlangga: Indonesia Masuk Negara Menengah Atas, Pendapatan per Kapita Capai USD 5.400
Salah satu faktornya adalah kinerja ekspor sepanjang tahun 2023 mampu menembus USD 258,82 miliar.
Baca SelengkapnyaKata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dibanding AS dan China
Artinya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi relatif bagus dan rendah.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaAirlangga Jawab Isu Sri Mulyani Mundur: Hoaks, Bu Ani Kan Teman Saya
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaPengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaPMI Manufaktur RI Bertengger di Level Ekspansif 30 Bulan Berturut-turut, Apindo: Jadi Momentum Keluarkan Kebijakan Pro Industri
Capaian PMI manufaktur tersebut menandakan Indonesia telah benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaTim Anies-Cak Imin Nilai Jokowi Lakukan Pembiaran ke Para Menteri Terlibat Kampanye Prabowo-Gibran
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca Selengkapnya