Merdeka.com - Pemerintah mengusulkan pengurangan besaran penghematan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Penghematan ini bertujuan mengatasi pembengkakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di mana berdampak pada melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan sebelumnya pemerintah mengusulkan akan memotong anggaran K/L sebesar Rp 100 triliun. Namun, setelah mempertimbangkan kinerja K/L ke depannya, pemerintah merevisi usulan besaran potongan anggaran menjadi hanya Rp 69,9 triliun.

"Pemotongan Rp 100 triliun itu banyak berpengaruh pada kementerian dan lembaga. Maka kami coba mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir," ucap Chatib dalam rapat bersama DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (11/6) malam.

Chatib menjelaskan bahwa skema penghematan anggaran sudah banyak dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) Juli mendatang dan pengurangan kuota BBM bersubsidi sebesar 2 juta kilo liter (KL) dari 48 juta menjadi 46 juta KL.

Penghematan lainnya diperoleh dari pemangkasan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebab dimungkinkan proses pemilihan presiden hanya akan berlangsung satu putaran.

"Berdasarkan perhitungan baru itu, sehingga pemotongan kementerian dan lembaganya jadi Rp 69,9 triliun," tutupnya.