Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu tuding Menteri Hukum HAM lamban bahas pajak mobil mewah

Menkeu tuding Menteri Hukum HAM lamban bahas pajak mobil mewah model dan mobil porsche. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mewah belum juga selesai diharmonisasi menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Beleid itu masih dibahas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak empat bulan lalu.

"Mudah-mudahan pada Desember sudah bisa kita selesaikan PP-nya," kata Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Jumat (29/11).

Ditemui terpisah, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin membantah bila harmonisasi PPnBM mobil mewah lamban. Menurutnya proses pembahasan beleid ini sudah berjalan normal.

Untuk diketahui, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah selesai sejak lama. Bahkan, Kemenkeu sempat menargetkan supaya beleid ini disahkan pada Oktober.

"Tapi tadi sama Menko Perekonomian diminta lebih cepat, ya kita percepat," kata Amir.

Nantinya, dalam PP yang dijadwalkan terbit bulan depan, tak cuma mobil mewah seperti Ferrari dan Lamborghini kena penaikan PPnBM 100 hingga 125 persen. Melainkan juga produk impor konsumsi premium lain, seperti tas dan pakaian bermerek. Chatib optimis, percepatan pembahasan harmonisasi bisa dikejar sebelum akhir tahun.

"Mestinya oke, Desember bisa keluar, PPnBM itu juga untuk beberapa produk," ucapnya.

Kebijakan ini diumumkan Agustus lalu sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi menghadapi gejolak akibat defisit neraca perdagangan. Diharapkan, penaikan pajak buat mobil jenis completely Built Up (CBU) tersebut bisa mengurangi volume impor produk konsumsi, sehingga neraca perdagangan membaik.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor

Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor

Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin seperti ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hubungi Nomor Ini Jika Mengalami Pecah Ban Mobil saat Mudik

Hubungi Nomor Ini Jika Mengalami Pecah Ban Mobil saat Mudik

Banyak masyarakat memilih mobil sebagai transportasi mudik karena faktor fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan moda transportasi lainnya.

Baca Selengkapnya
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM

Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM

Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Menhub Minta Masyarakat Tak Mudik Naik Sepeda Motor, Ini Alasannya

Menhub Minta Masyarakat Tak Mudik Naik Sepeda Motor, Ini Alasannya

Pemerintah kembali menggelar mudik gratis agar masyarakat tidak pulang kampung menggunakan sepeda motor.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya
17 Pemuda di Jakarta Timur Bawa Sajam Buat Tawuran

17 Pemuda di Jakarta Timur Bawa Sajam Buat Tawuran

Ketika itu mereka berkonvoi dengan delapan motor berhasil diberhentikan petugas yang sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya