Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpendapatan rendah perlu didukung. Cuma, terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk konsumen, Kemenkeu perlu kajian lebih dalam.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku tak mau terburu-buru memutuskannya. Sebab, insentif pajak itu harus dikaji manfaatnya oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Mesti dikaji baik-baik, mengenai harga, dan lain sebagainya. Jadi, masih dalam proses kajian. Jangan diburu-buru. Lebih baik peraturannya dibuat sebaik mungkin baru dijalankan," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/12).

Usulan pembebasan PPn 10 persen buat rumah murah dilontarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Kebijakan ini dirasa perlu, karena harga rumah murah di tiga zona Indonesia mengalami kenaikan.

"Pengembang sudah bisa menjual dengan harga baru. Tetapi pembeli sekarang belum bisa mendapat insentif pajak. Untuk itu, kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan," kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz bulan lalu.

Walau tak mau diburu-buru, Chatib menegaskan, bendahara negara mendukung program itu. Persoalannya kini tinggal detail teknis, supaya pada pelaksanaan penerimaan negara tidak dirugikan.

"Prinsipnya, tentu kami mendukung semua upaya untuk penyediaan rumah untuk rakyat," kata Chatib.

Berdasarkan keputusan Kemenpera, harga rumah murah zona satu (Non-Jabodetabek dan Non-Papua) naik menjadi Rp 105 juta, dari sebelumnya Rp 88 juta. Sedangkan Jabodetabek masuk zona dua. Harga rumah murah di sekitar Ibu Kota menjadi Rp 115 juta dari Rp 95 juta.

Khusus zona tiga (Papua) rumah murah sekarang dibanderol Rp 165 juta per unit, dari sebelumnya Rp 145 juta. Kebijakan ini berlaku sejak Oktober 2013.