Menkeu tagih DPR selesaikan RUU ekonomi yang mandeg

Merdeka.com - Masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tinggal hitungan bulan. Demikian pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014. Walau hanya tersisa sedikit waktu, Menteri Keuangan Chatib Basri berjanji bakal mempercepat pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) penting bidang perekonomian yang selama ini mandeg.

Ambil contoh RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Piutang Negara dan RUU Asuransi. Dua beleid ini dirasa menkeu penting memperkuat fundamental ekonomi Indonesia karena akan memberi wewenang yang jelas bagi pemerintah menjaga dana masyarakat di lembaga keuangan.

"Benar, nanti mesti kita lihat, kita tanyain. Ada beberapa (RUU) itu yang menurut saya penting," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4).

Tapi soal waktunya, dia belum mengetahui kapan bakal menyambangi parlemen. Selain itu, Chatib juga hanya bisa optimis anggota DPR masih bersedia diajak bekerja sama menyelesaikan beberapa RUU, ketika masa jabatan mereka akan habis.

Dia menilai idealnya DPR tetap bersemangat kerja, sebab, kementerian keuangan sebagai mitra parlemen saja sudah melakukan transformasi kelembagaan seperti yang mereka minta.

"Ya bagaimana lagi, tetap harus dikerjain. Setahun ini kita lakukan transformasi kelembagaan, jadi kalau menurut saya, teman-teman di kemenkeu kerjanya overstrecht," kata Chatib.

Akan tetapi, untuk RUU Redenominasi, menkeu menilai tahun ini bukan waktu yang tepat. Sehingga calon beleid itu akan dibiarkan mengambang sampai pemerintahan baru nanti. Alasannya,  kondisi makroekonomi belum mendukung wacana pemangkasan jumlah nol dalam mata uang Rupiah.

"Redenominasi, sudah dimasukkan ke Badan Musyawarah, tapi saya melihat dalam situasi nilai tukar masih volatile, lebih baik ditunda," ungkapnya.

DPR periode sekarang dikritik lantaran lamban mengerjakan RUU penting, seperti JPSK. Ekonom Iman Sugema menilai kelambanan DPR membahas RUU itu membahayakan kondisi Indonesia.

Jika sewaktu-waktu ada krisis, dan menghantam sektor perbankan, pemerintah dan bank sentral yang bertanggung jawab bakal ragu-ragu dalam bersikap. Sebab, pemberian dana talangan akan kembali dianggap tak berdasar hukum.